Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PDIP
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
2026-06-23 20:12:50

Heboh Dugaan Suap Ketua BEM FH UBK Jadi Tanda Wapres Menunggangi Demonstrasi Mahasiswa.(Foto: JPNN)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus menyebut keramaian politik hingga gerakan mahasiswa memang rentan ditunggangi pihak lain.

Hal demikian dikatakan Deddy menyikapi kabar Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin bersama rekan diduga menerima suap dari kepolisian hingga Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

"Dalam setiap gerakan mahasiswa, memang ada pihak-pihak yang berpotensi menunggangi," katanya ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

Deddy mengatakan PDIP sempat dituduh sebagai pihak yang menunggangi aksi demonstrasi mahasiswa.

Namun, kata dia, fakta lapangan berbicara lain. Wapres malah terendus berupaya memanfaatkan demonstrasi mahasiswa.

"Kalau melihat kasus UBK itu, kan, terlihat bahwa memang yang menunggangi itu, ya, Mas Wapres begitu, kan," katanya.

Deddy mengaku tidak tahu inisiatif memanfaatkan demonstrasi mahasiswa untuk kepentingan politik Wapres.

Namun, dia merasa janggal jika kemudian inisiatif memanfaatkan mahasiswa berasal dari anak buah atau aktor lapangan.

"Kalau inisiatif anak buah, saya kira aneh," ujar Deddy.

Dalam kasus UBK, lanjut dia, mahasiswa diberikan uang oleh polisi sekitar 20-30 juta untuk membelokan arah demonstrasi, lalu bertemu Wapres Gibran.

Deddy dengan menganalisis keterangan itu merasa tidak mungkin anggota di level bawah punya inisiatif membelokan arah demonstrasi.

"Nah, orkestrasi murahan kayak begini, kan, enggak mungkin dari bawah begitu, tetapi dari atas," ujarnya.

Deddy menyebut menyeruaknya kasus suap ke Ketua BEM FH UBK membuat semua tidak gampang menuduh pihak penunggang demonstrasi.

"Kadang-kadang, orang-orang yang sembunyi di belakang itu lebih mudah untuk melakukan manuver-manuver murahan kayak begini," ujar dia.(ast/jpnn/bh/sya)


 
Berita Terkait PDIP
 
• Perbandingan oposisi era SBY vs Jokowi vs Prabowo, saat ini PDIP tegaskan sebagai partai penyeimbang
 
• Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
 
• PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
 
• Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
 
• Pengamat: Megawati Tak Gentar, Anggap Kasus Hasto Kristiyanto Cuma Angin Sepoi-sepoi, Bukan Badai
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]