Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Hatta Rajasa
Hatta Yakin Reshuffle Bawa Perekonomian Kondusif
Friday 30 Sep 2011 22:45:00

Menko Perekonomian Hatta Rajasa (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II akan membawa perubahan yang lebih kondosif bagi perekonomian Indonesia. Keyakinan ini disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/9).

Menurut Hatta, sebenarnya kondisi perekonomian Indonesia jauh lebih tangguh dalam beberapa tahun belakangan. Apalagi dalam menghadapi berbagai isu yang terus muncul, termasuk reshuffle jajaran menteri. isu politik seperti reshuffle.

"Kondisi pasar saat ini relatif tenang. Sikap pelaku pasar tenang atas isu reshuffle. Tidak mungkin (mereka panik), karena mereka sudah cukup kuat sudah cukup tangguh. Pasar RI itu bekerja dengan baik, tidak terpengaruh pada isu-isu seperti itu. Saya sudah cek ke pelaku pasar," ungkap dia.

Isu reshuffle, lanjut Ketua Umum PAN ini, justru akan menenangkan pelaku pasar. Dengan reshuffle mereka sangat yakin akan ada suatu bentuk perbaikan. "Apalagi isu ini kan isu perbaikan, ya tentunya seharusnya semakin tenang. Jadi, buat apa tidak tenang," tandas Hatta.

Di tempat terpisah, Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, penilaian terakhir para menteri dilakukan pada 5 Oktober nanti. Penilaian tersebut merupakan evaluasi rutin yang dilakukan oleh UKP4 terhadap para menteri setiap tiga bulan sekali. "Setelah itu, semuanya dilaporkan kepada Presiden," ujarnya.

Namun, Kuntoro tidak bisa memastikan apakah perombakan kabinet yang dijanjikan Presiden SBY itu, baru dapat dilakukan setelah 5 Oktober. "Saya tidak mengatakan begitu. Laporan kinerja para menteri dan kepala lembaga negara, terakhir masuk ke UKP4 pada tanggal tersebut pukul 23.55 WIB,” tandasnya.

Kuntoro belum bersedia mengungkapkan hasil penilaian kinerja para menteri, karena evaluasi yang terus berjalan. Lembaganya menyoroti setiap bidang di seluruh kementerian, termasuk rencana aksi pembangunan nasional serta upaya penghilangan sumbatan dalam mencapai sasaran pembangunan. “Semua bidang menjadi sorotan UKP4,” jelas dia.(dbs/ind/wmr)


 
Berita Terkait Hatta Rajasa
 
Hatta Sebut Tidak Realistis, Tuntutan Upah Buruh Naik 50%
 
Soal 4 Paket Kebijakan, Hatta Rajasa Sebut Sudah Ada Respon yang Baik
 
Pemerintah Percepat Pembangunan Waduk Jati Gede, Oktober Harus Sudah Terisi Air
 
Inilah Reformasi Jilid 2 Versi Hatta Rajasa
 
Karena Reformasi Hatta Rajasa Bisa Jadi Pejabat Negara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]