Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai PAN
Hatta Rajasa: Poros Tengahkan Semua Poros
Friday 20 Sep 2013 15:13:17

Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
SEMARANG, Berita HUKUM - Poros tengah yang telah tercatat dalam sejarah politik Indonesia sebagai suatu kekuatan yang digerakan sejumlah politikus parpol berbasiskan massa Islam masih cukup aktif melakukan pertemuan yang disebut sebagai Forum Umat Islam Indonesia.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini di bawah tongkat komando Hatta Rajasa selaku Ketua Umum PAN mengatakan bahwa PAN tidak pernah membicarakan wacana poros tengah lagi seperti yang banyak dibicarakan elit partai politik berbasis massa Islam saat ini.

"Kita tidak pernah membahas poros tengah. Poros tengahkan yang dulu, sekarang semua poros," kata Hatta disela-sela kunjungan kerjanya di Semarang, Jumat (20/9).

Hatta yang tengah berada di Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang, rencananya akan menuju ke Kota Pekalongan, Jawa Tengah, guna menghadiri acara seminar praktik kebijakan inovatif dalam rangka mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di daerah otonom.

Namun masih terkait poros tengah yang telah mampu merubah arah kekuatan politik di Indonesia, oleh sebagian kalangan menilai, masih sulit untuk mengulang kembali terbentuknya poros tengah seperti pada Pemilu 1999. Sejumlah partai yang pernah bergabung di poros tengah waktu itu diantaranya PAN, PPP, PKB, PBB, Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera), Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII)

Selain itu, diketahui sebelumnya, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan juga telah menegaskan bahwa partainya tidak pernah membicarakan poros tengah. "PAN saat ini fokus pada upaya optimalisasi pemenangan pada Pemilu Legislatif 2014 sehingga tidak relevan jika berbicara koalisi saat ini," jelasnya kepada Wartawan di Jakarta, Selasa (17/9).

Menurut Bara, koalisi akan dibicarakan setelah saat pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun depan. "Memunculkan koalisi poros tengah seperti Pemilu 1999," imbuhnya.

Dijelaskan Bara, hal ini mengingat juga persoalan sesuai atau tidaknya dengan kondisi perpolitikan di Indonesia dewasa ini. Terlebih, ketika berbicara koalisi, juga membutuhkan sejumlah persamaan pandangan bagi parpol-parpol yang akan menggalang koalisi.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Partai PAN
 
Ketimpangan Lahan Harus Dijawab Pemerintah
 
Amanat Merah Putih Galang Aksi Tanda Tangan Darat dan Udara di 34 Provinsi
 
Rakernas PAN Satu Visi Kebangsaan dengan Gerindra
 
Bertemu Presiden SBY, Hatta Rajasa Ijin Pengunduran Diri
 
Niat Membangun Desa Yusuf Wibisono Caleg PAN DPR RI Nomer 1 Dapil Jateng V
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]