Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai PAN
Hatta Rajasa: Poros Tengahkan Semua Poros
Friday 20 Sep 2013 15:13:17

Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
SEMARANG, Berita HUKUM - Poros tengah yang telah tercatat dalam sejarah politik Indonesia sebagai suatu kekuatan yang digerakan sejumlah politikus parpol berbasiskan massa Islam masih cukup aktif melakukan pertemuan yang disebut sebagai Forum Umat Islam Indonesia.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini di bawah tongkat komando Hatta Rajasa selaku Ketua Umum PAN mengatakan bahwa PAN tidak pernah membicarakan wacana poros tengah lagi seperti yang banyak dibicarakan elit partai politik berbasis massa Islam saat ini.

"Kita tidak pernah membahas poros tengah. Poros tengahkan yang dulu, sekarang semua poros," kata Hatta disela-sela kunjungan kerjanya di Semarang, Jumat (20/9).

Hatta yang tengah berada di Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang, rencananya akan menuju ke Kota Pekalongan, Jawa Tengah, guna menghadiri acara seminar praktik kebijakan inovatif dalam rangka mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di daerah otonom.

Namun masih terkait poros tengah yang telah mampu merubah arah kekuatan politik di Indonesia, oleh sebagian kalangan menilai, masih sulit untuk mengulang kembali terbentuknya poros tengah seperti pada Pemilu 1999. Sejumlah partai yang pernah bergabung di poros tengah waktu itu diantaranya PAN, PPP, PKB, PBB, Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera), Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII)

Selain itu, diketahui sebelumnya, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan juga telah menegaskan bahwa partainya tidak pernah membicarakan poros tengah. "PAN saat ini fokus pada upaya optimalisasi pemenangan pada Pemilu Legislatif 2014 sehingga tidak relevan jika berbicara koalisi saat ini," jelasnya kepada Wartawan di Jakarta, Selasa (17/9).

Menurut Bara, koalisi akan dibicarakan setelah saat pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun depan. "Memunculkan koalisi poros tengah seperti Pemilu 1999," imbuhnya.

Dijelaskan Bara, hal ini mengingat juga persoalan sesuai atau tidaknya dengan kondisi perpolitikan di Indonesia dewasa ini. Terlebih, ketika berbicara koalisi, juga membutuhkan sejumlah persamaan pandangan bagi parpol-parpol yang akan menggalang koalisi.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Partai PAN
 
• Ketimpangan Lahan Harus Dijawab Pemerintah
 
• Amanat Merah Putih Galang Aksi Tanda Tangan Darat dan Udara di 34 Provinsi
 
• Rakernas PAN Satu Visi Kebangsaan dengan Gerindra
 
• Bertemu Presiden SBY, Hatta Rajasa Ijin Pengunduran Diri
 
• Niat Membangun Desa Yusuf Wibisono Caleg PAN DPR RI Nomer 1 Dapil Jateng V
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]