JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo terkait merebaknya Kasus Saracen di Indonesia memberikan pernyataan pers pada, Senin (4/9) sebagaimana yang diterima redaksi di Jakarta, yang isinya adalah :
1. Partai Gerindra dan Prabowo Subianto tidak ada kaitan apapun dengan Kelompok Saracen dan kelompok sejenisnya.
2. Terungkapnya kelompok Saracen, yang diduga menjadi penebar ujaran kebencian dan hoaks beberapa waktu lalu oleh Kepolisian Republik Indonesia, harus diselesaikan tuntas sampai keakar-akarnya, agar tidak membingungkan dan memecah belah masyarakat.
3. Bangsa ini sudah terlalu lama dirusak oleh cara-cara berpolitik yang tidak sehat. Menjadikan konten ujaran kebencian dan berbau SARA sebagai bisnis yang secara sengaja memecah belah bangsa. Saling curiga dan membangun ketidak-percayaan diantara anak bangsa, sehingga merongrong persatuan dan kesatuan.
4. Partai Gerindra mengecam keras segala upaya yang sedang berlangsung yang mau memanfaatkan peristiwa ini untuk berbagai kepentingan politik dengan mengaitkannya dengan berbagai pihak diluar kasus yang terungkap.
5. Dengan ini Partai Gerindra menyatakan keprihatinannya serta mengecam keras cara-cara berpolitik yang a-moral.
6. Partai Gerindra, sekali lagi mengingatkan dan mengajak semua komponen bangsa ini untuk kembali pada nilai-nilai Pancasila dalam praktek politik bangsa ini, mendahulukan kesatuan dan persatuan bangsa diatas segalanya.
Partai Gerindra adalah partai politik yang mempunyai visi untuk menjadi partai politik yang mampu memberikan kesejahteraan pada rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45 dalam wadah NKRI. Pada Pemilu 2014, Partai Gerindra berhasil menjadi partai ke 3 terbesar dan meraih 73 kursi di DPR RI. Dari banyaknya penghargaan yang diterima Partai Gerindra diantaranya adalah penghargaan dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai partai politik dengan transparansi keuangan terbaik, serta dari Komisi Informasi Publik (KIP) sebagai partai politik paling transparan.(ari/gmc/bh/sya)
|
