Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Partai Demokrat
Hary Susanto Gun: Pilihlah yang Dapat Berbuat untuk Rakyat dan Menjaga Kedamaian
Sunday 09 Feb 2014 20:34:57

Hary Susanto Gun (Abun) Caleg DPR RI dari Partai Demokrat No urut 7 Dapil Kaltim.(Foto: BH/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pencalegkan dalam Pemilihan Legislatif (Anggota DPR) RI yang mewakili Kalimantan Timur (Kaltim) pada April mendatang, yang pertama hanyalah suatu ajang test terhadap pemilih apakah dapat mengangkat suara, apa tidak. Karena mengingat persaingan yang cukup ketat dari para Caleg beberapa partai yang akan menduduki kursi DPR RI (Pusat), DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten atau Kota, namun diharapkan rakyat tidak salah memilih orang yang dapat berbuat untuk rakyat.

Hary Susanto Gun (Abun) yang salah seorang Caleg DPR RI dari Partai Demokrat dengan nomor urut 7 daerah pemilihan Kaltim, saat dikonfirmasi BeritaHUKUM.com di kantornya, Sabtu (8/2) siang, tidak mau berkomentar banyak atas dirinya sebagai anggota DPR RI dalam pesta demokrasi yang 2 bulan lagi akan digelar yakni pada, Rabu (9/4) mendatang.

"Pencalonan ini hanya sebatas test, apakah dapat mengangkat suara saya. Dan apabila nanti terpilih menjadi anggota DPR RI, akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu pembangunan Kaltim," ujar Hary Susanto Gun, yang biasa dipanggil dengan nama Abun.

Disinggung mengenai obsesi dirinya kedepan dalam membangun Kaltim, terutam kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi, Abun yang seorang pengusaha ini, yang juga lebih dikenal dikalangan pejabat di Kaltim menjelaskan, untuk membangun daerah kedepan seperti apa? Namun, kalau masyarakat dalam pemilihan secara profesional, memungkinkan untuk bisa berjalan dengan baik dalam pemerintahannya, terang Abun.

"Kita mengambil contoh seperti kepemimpinan Ahok, yang ternyata berhasil dengan memakai manajemen perusahaan yang diterapkan ke pemerintahan, sehingga sanggup mensejahterakan masyarakat, diikuti pembangunan infrastruktur yang sebenar-benarnya, tanpa ada embel-embel menjadi pemimpin," ungkap Abun.

Caleg DPR RI dari partai Demokrat nomor urut 7 ini untuk daerah pemilihan Kaltim juga menambahkan bahwa, beberapa tahun lalu dirinya pernah berkeinginan untuk menjadi salah satu calon. Pemimpin daerah di Kaltim, namun terbentur dengan dua pola pikiran yang membuat dirinya urung dalam kancah politik di kaltim, beberapa tahun lalu.

Abun yang putera kelahiran Samarinda ini juga mengakui, walau mengurungkan niatnya untuk maju menjadi calon pemimpin Kaltim, tapi banyak ide-ide dan saran serta pendapatnya sudah banyak membantu pemerintah Kaltim, juga Samarinda secara khusus.

Diantaranya mengatasi banjir, membantu pemerintah dalam pembangunan terminal peti kemas di Palaran, juga ide pembangunan Aiport Bandara Samarinda Baru (BSB), ujar Abun.

"Pembangunan pelabuhan peti kemas di Palaran yang menguntungkan Pemkot Samarinda, dimana Pemkot Samarinda mendapatkan Fee dari perusahan swasta, dan ini yang pertama di Indonesia," ujar Abun.

Walaupun banyak ide dan saran dari dirinya, namun diakuinya bahwa, ia tidak mau menerima proyek atas pekerjaan tersebut, "walau itu jasa saya, saya tidak mau menerima proyek tersebut sebagai kontraktor, sebagaimana pelabuhan peti kemas dan Aiport," jelas Hary Susanto Gun alias Abun.

Sementara, terkait masalah banjir yang terus menerus menerpa Samarinda ketika hujan turun, Abun mengatakan pemerintah provinsi harus memberi subsidi yang besar kepada Pemkot, sehingga banjir bisa dapat selesai diatasi. Abun juga mencontohkan pembersihan sungai karam mumur, yang terkendala dengan rumah warga.

Kesemuanya itu menurut Abun, jangan lupa dengan pesta demokrasi, pada Rabu 9 April mendatang untuk memilih wakil rakyat di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mendatang.

"Saya menghimbau kepada semua rakyat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan anggota Legislatif mendatang, dan pilihlah orang yang dapat berbuat untuk rakyat, dengan tetap menjaga ketentraman dan kedamain bersama, karena keributan yang muncul kita rakyat juga yang sengsara,' pungkas Abun.(bhc/gaj)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
• Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
• Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
• Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
• Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
• Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]