JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menargetkan 12 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2015, dan 20 juta wisman pada tahun 2019. Target ini pun didukung DPR dengan mengesahkan tambahan anggaran pariwisata sebesar Rp 1 triliun pada APBN-P 2015. Namun, diperlukan kerja keras dan koordinasi dari Pemerintah untuk mencapai target tersebut.
Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore, di sela-sela rapat kerja Komisi X dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, di Gedung Nusantara I, Jakarta pada, Kamis (16/4) malam lalu.
“Kita tidak mungkin meningkatkan pariwisata jika tidak di-support hal pendukung lain. Infrastruktur dan sumber daya manusia kita lemah, angka penerbangan ke destinasi wisata sedikit. Tiga hal ini perlu kita perhatikan, perlu koordinasi lintas kementerian untuk mencapai target wisatawan ini,” tegas Jefri.
Politisi F-PD ini menjelaskan, infrastruktur untuk menuju destinasi pariwisata masih kurang memadai, seperti jalan. Termasuk infrastruktur perhotelan. Ia juga mengingatkan, yang perlu diperhatikan adalah untuk meningkatkan jumlah destinasi dan menambah jumlah penerbangan dari negara asal wisatawan ke destinasi wisata di Indonesia juga penting.
“Informasi dari Menteri sudah ada koordinasi. Namun, kenyataannya sejauh mana koordinasi itu, kami belum tahu. Jika pariwisata ini ingin ditingkatkan, maka koordinasi itu harus diperhatikan. Destinasi wisata ditambah, bandara diperbaiki, pelatihan sumberdaya manusia juga ditingkatkan,” imbuh Jefri.
Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur II ini menambahkan, tahun ini Kemenpar sudah mendapatkan tambahan anggaran Rp 1 triliun, diharapkan target 12 juta wisman dapat tercapai. Namun, di tahun-tahun mendatang, belum ada jaminan Kemenpar akan mendapatkan anggaran yang sama, malah bisa saja anggaran yang didapat lebih kecil. Sehingga, dikhawatirkan akan mempengaruhi pencapaian target wisatawan.
“Bicara target tahun ini yang 12 juta wisatawan, kita berikan tambahan anggaran Rp 1 triliun. Pertanyaannya, apakah ke depannya juga akan mendapatkan anggaran yang sama. Karena pengalaman beberapa tahun ini, anggaran untuk Kemenpar tidak mencapai Rp 1 triliun, bahkan hanya berkisar di angka Rp 500 miliar. Jika kurang dari Rp 1 triliun, tentu target tidak akan tercapai,” papar Jefri.
Politisi yang juga Anggota Badan Legislasi DPR ini juga meminta Pemerintah mencermati kebijakan bebas visa untuk 30 negara. Pasalnya, walaupun diniatkan untuk mendatangkan pariwisata, dikhawatirkan hal ini malah mendatangkan ancaman cyber crime, terorisme, ataupun trafficking.
“Pemerintah harus antisipasi jika memang sudah memberikan bebas visa kepada 30 negara. Tujuan ini kan untuk peningkatan pariwisata Indonesia, saya yakin Pemerintah sudah mempertimbangkan secara matang, sehingga harus lebih ketat lagi dalam pengawasan,” harap Jefri.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X Zulfadhli menyatakan dengan anggaran Rp 2,5 triliun, rencana target 20 juta wisatawan pada tahun 2019, agak sulit tercapai. Ia menilai, perlu dukungan anggaran yang cukup besar, seperti untuk memperbaiki destinasi, sehingga pemasaran yang dilakukan tidak menjadi bumerang.
“Ketika kita sudah melakukan pemasaran besar-besaran, namun ternyata destinasinya belum siap, maka akan menjadi bumerang untuk kita sendiri, maka akan menghambat pencapaian target itu,” jelas Politisi F-PG ini.
Politisi asal Dapil Kalbar ini mengingatkan, hal yang penting untuk mencapai target kunjungan wisatawan, bukan hanya pemasaran, tapi juga pengembangan destinasi, dan bukan hanya berpusat di daerah yang memang sudah menjadi tujuan wisata.(sf/dpr/bh/sya) |
