Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Virus Corona
Haris Rusly Moti Usul Vaksin Sinovac dari China Diujicobakan Dulu ke Presiden Jokowi dan Menterinya
2020-07-23 09:03:20

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Vaksin untuk proses penyembuhan infeksi virus corona baru (Covid-19) yang dibuat oleh Sinovac Biotech, perusahaan asal China, akan mulai dilakukan uji klinis tahap ketiga di Indonesia.

Setidaknya 1.620 sukarelawan di Indonesia yang akan menjadi sasaran uji klinis vaksin Covid-19 tahap ketiga. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bio Farma (persero) dan juga Universitas Negeri Padjajaran, Bandung.

Aktivis dari Eksponen Gerakan Mahasiswa 98, Haris Rusly Moti mengusulkan vaksin yang didatangkan dari China seharusnya diujicobakan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo, Para Menteri Koordinator, Menteri BUMN dan juga seluruh kepala daerah.

Menurut Haris, menjadikan para petinggi negara itu penting agar rakyat tidak dijadikan korban ujicoba vaksin Sinovac yang menurutnya adalaha abal-abal.

"Sobat ada baiknya vaksin abal-abal yang diimpor dari China itu diuji coba duluan ke Presiden, Menko, Meneg BUMN dan seluruh kepala daerah. Biar mereka yang jadi kelinci percobaan. Jangan korbankan rakyat dengan vaksin abal-abal," demikian usulan Haris yang ducuitkan melalui laman Twitter probadinya Rabu (22/7).

"Sobat, agar kita yakin vaksin dari China itu ampuh mandraguna ciptakan kekebalan, menarik kalau Presiden, Menko, Meneg BUMN & Menteri yg sudah di vaksin diuji tidur makan bareng dengan penderita Covid di Wisma Atlet, tanpa jarak & masker. Lolos uji realitas, baru rakyat divaksin."

Sementara, publik meragukan vaksin buatan China tersebut, dan dikhawatirkan Indonesia hanya menjadi kelinci percobaan dengan menyuntikkan vaksin tersebut ke warga Indonesia.

Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi menyampaikan bahwa adanya vaksin tersebut juga dipertanyakan oleh DPR. Terutama terkait kualitas vaksin tersebut.

"Ini juga yang menjadi pertanyaan kita di Komisi VI kepada Kementerian BUMN. Apakah vaksin tersebut sudah lolos standarisasi dunia? Meskipun Sinovac menjadi bagian di antara 23 perusahaan pengembangan vaksin di dunia," ujar Awiek sapaan akrabnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/7).

Dengan adanya kerjasama antara Bio Farma dan Sinovac, kata Awiek, seakan menyiratkan bahwa Indonesia memiliki keterbatasan dalam memproduksi vaksin buatan Indonesia.

"Apakah ini sekaligus menjawab bahwa industri farmasi dalam negeri belum mampu memproduksi sendiri. Dan itu karena keterbatasan SDM dan anggaran," katanya.

Menurut Awiek, dengan adanya pandemik Covid-19 ini, Indonesia harus menjadi pelopor membuat vaksin khususnya untuk kebutuhan dalam negeri sebelum melangkah bekerjasama dengan asing terutama China.

"Ke depan harus menjadi momentum kebangkitan industri farmasi dalam negeri," tandasnya.

Sebelumnya Jokowi memastikan, jika dalam proses uji klinis nanti hasilnya bisa menjadi obat pemulihan korban infeksi Covid-19, maka pemerintah siap memproduksi secara massal vaksin Sinovac itu.

"Proses dan protokolnya mendapat pendampingan secara ketat oleh BPOM. Apabila berhasil, BUMN Bio Farma siap memproduksi vaksin ini dengan kapasitas 100 juta dosis per tahun," ungkap Joko Widodo.

Sebagai informasi, Vaksin Sinovac ini sudah tiba di Indonesia pada Minggu lalu (19/7). (sta/rmol/pojoksatu/fajar/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
• Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
• Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
• Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
• Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
• Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]