Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu 2014
Hari kedua Pendaftaran, Perseorangan Caleg Mendominasi Konsultasi PHPU Legislatif 2014
Sunday 11 May 2014 21:04:15

Beberapa caln pemohon datang secara langsung berkonsultasi mengenai tata cara permohonan melalui loket penerimaan perkara, Minggu (11/5) di Gedung MK.(Foto: Foto Humas/Ganie)
JAKARTA, Berita HUKUM - Di hari kedua pendaftaran Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 pada Minggu sore (11/5), belum ada permohonan yang terdaftar di bagian penerimaan perkara konstitusi MK. Beberapa calon pemohon, baik yang datang secara langsung ke Gedung MK maupun lewat e-mail dan telepon, tampak berkonsultasi mengenai tata cara permohonan. Para pemohon kebanyakan dari perseorangan calon legislatif yang berasal dari sejumlah partai, di antaranya Partai Demokrasi Perjuangan, Parta Hanura, PKPI, maupun Partai Gerindra.

Materi yang dikonsultasikan pun beragam, dari tata cara dan syarat mengajukan permohonan, tidak mendapatkan formulir C1, hingga dugaan adanya penggelembungan suara. Beberapa pemohon yang datang langsung pun banyak yang belum diproses oleh MK karena kurang mengerti mengenai aturan pengajuan permohonan bagi perseorangan caleg.

Seperti diketahui, dalam Pasal 11 Peraturan MK (PMK) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif diatur mengenai syarat pengajuan permohonan yang harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal pimpinan pusat partai politik bersangkutan. Untuk menjadi pemohon menurut Pasal 2 ayat (1), perseorangan caleg diharuskan mendapat persetujuan tertulis dan pengajuan permohonan dilakukan oleh parpol yang bersangkutan.

Penerimaan pendaftaran perkara PHPU Tahun 2014 dibatasi hingga 12 Mei 2014. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 PMK 1/2014 yang menyebutan “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Nasional”. Seperti diketahui bersama, KPU menetapkan hasil penetapan suara sejak 9 Mei 2014 pada pukul 23.51 WIB.(Lulu Anjarsari/mh/mk/bhc/sya)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
• Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
• 3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
• Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
• NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
• Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]