JAKARTA, Berita HUKUM - Di hari kedua pendaftaran Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 pada Minggu sore (11/5), belum ada permohonan yang terdaftar di bagian penerimaan perkara konstitusi MK. Beberapa calon pemohon, baik yang datang secara langsung ke Gedung MK maupun lewat e-mail dan telepon, tampak berkonsultasi mengenai tata cara permohonan. Para pemohon kebanyakan dari perseorangan calon legislatif yang berasal dari sejumlah partai, di antaranya Partai Demokrasi Perjuangan, Parta Hanura, PKPI, maupun Partai Gerindra.
Materi yang dikonsultasikan pun beragam, dari tata cara dan syarat mengajukan permohonan, tidak mendapatkan formulir C1, hingga dugaan adanya penggelembungan suara. Beberapa pemohon yang datang langsung pun banyak yang belum diproses oleh MK karena kurang mengerti mengenai aturan pengajuan permohonan bagi perseorangan caleg.
Seperti diketahui, dalam Pasal 11 Peraturan MK (PMK) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif diatur mengenai syarat pengajuan permohonan yang harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal pimpinan pusat partai politik bersangkutan. Untuk menjadi pemohon menurut Pasal 2 ayat (1), perseorangan caleg diharuskan mendapat persetujuan tertulis dan pengajuan permohonan dilakukan oleh parpol yang bersangkutan.
Penerimaan pendaftaran perkara PHPU Tahun 2014 dibatasi hingga 12 Mei 2014. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 PMK 1/2014 yang menyebutan “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Nasional”. Seperti diketahui bersama, KPU menetapkan hasil penetapan suara sejak 9 Mei 2014 pada pukul 23.51 WIB.(Lulu Anjarsari/mh/mk/bhc/sya) |
