Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu 2014
Hancur Kita Kalau Jokowi Jadi Capres
Sunday 25 May 2014 20:43:41

Ilustrasi. Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla saat pendeklarasian Capres Cawapres PDIP.(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Beredar video wawancara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di dunia maya lewat tayangan wawancara dengan Bisnis Indonesia TV. Menurut JK, Jokowi hanya populer, namun belum bisa membuktikan keberhasilan membangun jakarta.


Video berdurasi 3 menit 52 detik itu dibuat sebelum JK menjadi cawapres pendamping capres Jokowi. JK mengkritik pedas Jokowi yang dianggap belum pantas memimpin negeri ini.

Menurutnya, kemampuan dan pengalaman lebih penting daripada sekadar umur. Jokowi belum bisa membuktikan mampu mengurus ibu kota, apalagi negara ini.

"Kalau dia muda, tapi syaratnya punya pengalaman. Jangan karena dia muda, harus punya track record," ujar JK yang dalam tayangan Bisnis Indonesia TV itu mengenakan batik.

Menurut JK, bisa hancur negara ini jika mantan wali kota Solo itu menjadi capres. Kata dia, Jokowi populer, tetapi belum bisa membuktikan mampu mengurus Jakarta, apalagi negera ini berpenduduk sekitar 240 juta jiwa.

"Jangan tiba-tiba karena terkenal di Jakarta dicalonkan presiden. Bisa hancur, bisa bermasalah negeri ini. Kalau sukses di DKI, ya silakan (maju sebagai capres)," imbuhnya.

Pendapat JK ini berkaca kepada negara-negara lain yang presiden atau perdana menterinya tidak datang secara instan, melainkan melalui beberapa tingkatan. Contohnya Amerika Serikat, yang menjadi presiden pasti dari gubernur atau senator.

"Siapa bilang Jokowi tidak punya pengalaman? Dia kan Gubernur DKI, pengalamannya dari Wali Kota Solo. Saya sendiri yang usulkan supaya satu tingkat di atasnya, saya anggap baik di Solo, bisa naik di atasnya DKI," ujarnya.

"Biarlah DKI dulu, itu masalah popularitas, belum membuktikan mampu mengurus Jakarta. Bahwa dia (Jokowi) mampu mengurus Jakarta otomatis punya kemampuan mengurus negeri ini," tegasnya.

Entah mengapa kini JK mau mendampingi Jokowi. Ia pasti memiliki alasan. Dan tentu saja, publiklah punya penilaian.

Berikut videonya,.(rok/inilah/bhc/sya)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
• Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
• 3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
• Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
• NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
• Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]