JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dibentuk karena dilatar belakangi dengan adanya amandemen atau perubahan UUD 1945.
“MKRI dibentuk berdasarkan tuntutan reformasi politik pada 1998,” ujar Hakim Konstitusi Harjono saat menerima kunjungan para mahasiswa Fakultas Hukum (FH) dari Universitas Pancasila dan University of Malaya pada Selasa (22/1) siang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Diungkapkan Harjono, perubahan UUD 1945 terjadi sebanyak empat tahap, mulai 1999-2002. Setelah terjadi amandemen UUD 1945 itulah, tepatnya pada 13 Agustus 2003 dibentuklah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban.
Harjono menerangkan, wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD. Hal ini berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945
“Wewenang lainnya adalah memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD,” kata Harjono yang didampingi Lisdah, dosen hukum tata negara di FH Universitas Pancasila.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang memutus pembubaran parpol dan memutus sengketa pemilihan umum, termasuk pemilukada. Dijelaskan Harjono mengenai wewenang menyelesaikan sengketa pemilukada, wewenang ini sebelumnya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).
“Namun karena menumpuknya berbagai kasus dan perkara di MA, sehingga masalah perkara pemilukada dialihkan ke Mahkamah Konstitusi,” imbuh Harjono yang juga menjelaskan soal hakim konstitusi terdiri atas usulan dari pemerintah, DPR dan MA, masing-masing tiga orang hakim konstitusi.
Di samping itu, lanjut Harjono, MK mempunyai kewajiban memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mengenai kewajiban MK ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Harjono juga memaparkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bahwa Indonesia telah mengalami penjajahan oleh Belanda selama bertahun-tahun dan Jepang. Bangsa Indonesia barulah memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta, hingga diberlakukannya UUD 1945 sejak 18 Agustus 1945.
Dalam pertemuan yang berlangsung singkat itu, sekitar 30 menit, beberapa pertanyaan terlontar dari para mahasiswa. Di antaranya, ada mahasiswa yang menanyakan soal kinerja Mahkamah Konstitusi.
Kemudian juga mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) termasuk peran pembuatnya. Termasuk juga ada mahasiswa yang bertanya soal pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.(nta/mk/bhc/rby) |
