Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Kejari Samarinda
Hakim Ad hoc Tipikor Masih Cuti, Sidang Korupsi KTM di Tunda
Wednesday 29 Aug 2012 20:12:13

Terdakwa David Evendi yang Berada di Persidsngan Tipikor Beberapa Waktu yang Lalu (Foto: Ist)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan kasus korupsi proyek pengadaan Kaplingan Tanah Matang (KTM) untuk Perumahan Korpri Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) tahap IV senilai Rp 43,5 miliar lebih tahun 2008 silam, dengan terdakwa Direktur Utama PT Davindo Isya Mabdiri, persidangan yang dijadwalkan pada Rabu (29/8) hari ini ditunda. Karena Hakim Ad hoc yang menyidangkan kasus tersebut masih belum hadir dari cuti lebaran Idul Fitri.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan dua saksi ahl,i dari saksi ade carge yang dihadirkan Penasehat Hukum terdakwa, Tumbur Ompu Sunggu, SH, yaitu saksi ahli dari REI dan Staf Tehnik dari PT. Davindo Jaya Mandiri.

Tumbur Ompu Sunggu mengatatakan bahwa, "Sidang rencanananya diagendakan tentang pemeriksaan saksi ahli yang meringankan (ade carge) dari REI dan dari Staf Tehnik PT. Davindo itu sendiri", ujar Ompu.

Terdakwa David Evendi Direktur Utama PT. Davindo Jaya Mandiri diseret ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepersidangan karena di dakwa melakukan korupsi bersama dengan Yusransyah, yaitu mantan Sekertaris Korpri Kota Samarinda dan Fadli Illa, Sekda Kota Samarinda dalam proyek pengadaan Kapling Tanah Matang (KTM) di Kelurahan Sambutan Pelita 7, Kecamatan Samarinda Ilir seluas lebih dari 30 hektar. dalam kasus ini diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 milyar.

Fakta di persidangan, harga tanah Rp 145.000 per meter tersebut telah disepakati dan dijadikan patokan oleh Pemkot Samarinda untuk membayar ganti rugi lahan sekitar 30 hektar lebih, harga tersebut lebih tinggi atas harga NJOP, dimana pada tahun lalu harga tanah tersebut hanya berkisar antara Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per meter.

Atas selisih harga yang cukup tinggi tersebut, mengakibatkan negara dirugikan sekitar Rp 8 miliar lebih, Berdasarkan perhitungan dari penyidik Kejaksaan.(bhc/gaj)


 
Berita Terkait Kejari Samarinda
 
• Besok Senin, Pengadilan Negeri Samarinda Mulai Gelar Sidang Tatap Muka
 
• Gelapkan Uang dan Barang Jaminan Rp 1,1 Milyar, Tersangka RJ Pegawai PT Pegadaian Samarinda di Ditahan Kejaksaan
 
• Kejari Samarinda Tahun 2022 Menyelamatkan Rp 5 Milyar dan Menangkap 3 Buronan
 
• Kejari Samarinda Siap Umumkan Tersangka Kasus Pengadaan Videotron, Setelah Periksa 20 Saksi
 
• Kejari Samarinda Musnahkan Barang Bukti Sitaan Kepolisian, BNN dan Balai POM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]