Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Penyadapan
Hakim AS: Penyadapan 'Tak Melanggar UU'
Sunday 29 Dec 2013 10:21:15

NSA jadi bulan-bulanan kritik pegiat kebebasan sipil dan negara asing karena dianggap melanggar hak privasi.(Foto: Reuters)
NEW YORK, Berita HUKUM Seorang hakim federal AS menyatakan bahwa kegiatan mata-mata yang dilakukan massal terhadap jaringan telepon warga Amerika oleh aparat inetelejen negara itu legal, berselang sepekan setelah hakim lainnya mengeluarkan putusan sebaliknya.

Hakim Distrik New York William Pauley melukiskan kegiatan mata-mata itu sebagai "pukulan balasan" terhadap aksi teror jaringan al-Qaeda.

Menurut Hakim Pauley kegiatan Badan Keamanan Nasional AS (NSA) mengawasi warganya bahkan mungkin dapat mencegah terjadinya serangan 9/11.

Sebaliknya pekan lalu seorang hakim federal di Washington DC memutus aksi pengintaian massal "kemungkinan tak konstitusional" dan bersifat seperti gambaran negara totaliter gaya penulis "Orwell".

Putusan Hakim Pauley diumumkan, Jumat (27/12) dengan argumen bahwa, "titik imbang antara ekuitas dan kepentingan publik sangat condong kepada posisi pemerintah".

"Hak untuk bebas dari penggeledahan dan penangkapan adalah fundamental, tapi bukan absolut."

Sangat Mengecewakan

Putusan ini sangat mengecewakan Persatuan Kebebasan Sipil Amerika (ACLU), yang mula-mula mengajukan gugatan dan mereka bertekad akan banding.

"Kami sangat kecewa dengan putusan ini, karena salah menafsir statuta yang terkait, mengabaikan implikasi pelanggaran privasi dari program penyadapan pemerintah," kata Deputi Direktur Hukum ACLU, Jameel Jaffer.

Sebaliknya pemerintahan Obama yang sejak beberapa bulan terakhir menjadi target cemoohan dan kritik menyambut hangat putusan hakim ini.

"Kami senang karena program penyadapan metadata telepon NSA dinyatakan sah," kata Juru Bicara Departemen Kehakiman AS, Peter Carr kepada BBC.

Putusan lain, yang menyebut penyadapan massal melanggar UUD, dinyatakan sementara belum berlaku karena KEmentrian kehakiman AS mengajukan banding. Akibatnya kegiatan merekam aktivitas telepon warga tetap dapat dilakukan oleh NSA.(BBC/bhc/sya)


 
Berita Terkait Penyadapan
 
• Pemerintah Diminta Lengkapi Konten Aturan Penyadapan
 
• Trump Menuding Obama Menyadap Teleponnya
 
• Demokrat Wacanakan Hak Angket Sikapi Indikasi Penyadapan SBY
 
• Penyadapan Harus Atas Permintaan Penegak Hukum
 
• Cara Cek Apakah Telepon Anda Disadap?
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]