JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Fadli Zon mempersilahkan anggota DPR yang ingin menggunakan hak bertanya dan hak interpelasinya terhadap Presiden. Hal tersebut diungkapkannya menyusul pertanyaan wartawan atas adanya wacana dari anggota DPR, yang ingin mengajukan hak interpelasi atas permasalahan Dwi Kewarganegaraan Archandra, Mantan Menteri ESDM yang baru saja diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo kemarin.
"Hak bertanya dan hak interpelasi itu merupakan hak anggota DPR, silahkan saja yang ingin mempergunakan haknya itu, kita tunggu. Jika ada dua puluh lima orang dan lebih dari dua fraksi ya bisa saja diajukan hak itu. Itu hak anggota. Namun apakah nanti hak itu perlu dilanjutkan atau tidak, nanti kita lihat," ujarnya seusai Sidang Paripurna DPR RI dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Selasa (16/8).
Dilanjutkan Fadli, sampai saat ini hak itu memang jarang digunakan. Namun melihat kejadian tentang adanya menteri yang memiliki dua kewarganegaraan itu merupakan kejadian yang baru pertama kali terjadi di Indonesia yang notabene merupakan negara besar.
"Hak itu juga jarang digunakan. Ini kejadian baru pertama kali terjadi. Di sebuah negara besar tiba-tiba ada suatu kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dimana ada menteri dengan dwi kewarganegaraan. Walaupun kita mendukung semangat untuk membawa orang-orang yang punya keterampilan dan keahlian yang ada di luar negeri untuk kembali ke tanah air. Kalau saya pribadi sebenarnya mendukung Archandra, tapi masalah paspor dan kewarganegaraan ini kan masalah undang-undang. Ini masalah dalam proses rekruitmen, keteledoran dari Presiden sendiri," pungkasnya.(Ayu/DPR/bh/sya) |
