Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
KTT
Haedar Nashir: KTT Luar Biasa OKI Harus Punya Peran Strategis dan Kongkrit
2016-03-11 07:00:47

Ilustrasi. Foto bersma peserta KTT OKI.(Foto: Istimewa)
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammdiyah, Haedar Nashir, berharap upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam memperjuangkan Palestina tidak berhenti di tingkat konferensi saja. Rasa pesimistis dia ungkapkan, karena ada kecenderungan kegiatan negara-negara Islam lewat OKI tidak mengeluarkan hasil konkrit dalam memerdekakan Palestina.

"OKI harus mempunyai peran strategis yang lebih kongkrit", kata Haedar di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (8/3) lalu.

Haedar melihat selama ini masih kurang peran dari negara anggota OKI. Banyak hal yang tidak memainkan peran yang signifikan.

Menurutnya, kemerdekaan palestina dan bebas dari hegemoni kekuatan-kekuatan asing, lebih-lebih Israel.

"Di dalam menyatukan dunia Islam terutama di Timur Tengah, mendrive di dalam perubahan perubahan pasca Arab Spring, Arab Saudi, Iran, Libya, dan Mesir, porak poranda oleh perubahan. Seperti perubahan pada negeri negeri Balkan," kata dia.

Lebih lanjut, Haedar berharap, OKI harus mulai signifikan dalam peran strategis yang lebih kongkrit. Agar dunia islam di Timur Tengah terkonsolidasi kembali.

ISIS, lanjut Haedar, menjadi problem baru dalam dunia Islam maupun tataran global. "Seberapa jauh OKI bisa masuk dalam proses, menjinakkan radikalisme ISIS agar tidak muncul citra buruk dalam dunia Islam." ujarnya.

Problem serius adalah melihat ISIS sebagai representasi pada Islam yang dilihat global. Para tokoh di OKI harus bisa singnifikan melihat masalah ini.

Kemerdekaan palestina, kata Haedar berharap tidak ada dua rezim yang kemudian menjadi problem ini. Dukungan Indonesia kepada Palestina, menurut PP Muhammadiyah harus dihargai.

"Peran Indonesia harus bersinergi langsung pada dunia Islam, keberanian Indonesia tentunya harus berperan pro-aktif dalam memprakarsai kemerdekaan Palestina ini tidak hanya sebatas kongres," tutup Haedar.(dzar/muhammadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait KTT
 
• Haedar Nashir: KTT Luar Biasa OKI Harus Punya Peran Strategis dan Kongkrit
 
• Polda Metro Jaya Gelar Apel Pengamanan KTT OKI
 
• Apel Gelar Pasukan Kodam Jaya Persiapan KTT OKI
 
• Presiden SBY dan Ibu Ani Tetap Hadiri KTT OKI di Mesir
 
• Hari Ini Presiden Hadiri KTT D8
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]