Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Muhammadiyah
Haedar: RS Muhammadiyah Jangan Ketularan Virus Berhutang
2021-06-25 09:19:12

Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si. Ketua Umum PP Muhammadiyah.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mengisi tausyiyah Milad 50 tahun RS Islam Jakarta Cempaka Putih, Rabu (23/6) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan agar semua amal usaha kesehatan Muhammadiyah terus melakukan transformasi, proyeksi ke depan sekaligus menghindari jebakan hutang.

Pesan itu menurutnya penting agar proyeksi positif yang dicanangkan tidak jatuh kepada hal kontraproduktif. Selain itu, usaha transformasi dianggap perlu dukungan jiwa, alam pikiran, dan kepemimpinan dari para dokter, tenaga kesehatan dan karyawan rumah sakit.

"Kita ini Amal Usaha Muhammadiyah bisa bertahan dan terus maju karena selalu setiap tahap dan periode ada proyeksi ke depan untuk bisa lebih baik," terang Haedar.

"Jadi ada semangat memproyeksikan. Lima sampai sepuluh tahun ke depan, hutang itu jangan tambah. Jadi logika yang keliru kalau hutangnya bertambah, kecuali kalau hutangnya bertambah tapi penghasilannya lebih besar lagi itu bisa. Ya, tapi kalau hutang bertambah, penghasilan seret itu, termasuk bagi negara itu, kata orangtua kita adalah besar pasak daripada tiang. Itu tidak boleh," pesannya.

Haedar menjelaskan bahwa hutang di luar kapasitas diri mampu mengubah menjadi posisi lemah (gharim) sehingga mustahil orang lemah mampu melakukan transformasi dan memberikan kemanfaatan pada masyarakat.

"Kenapa menjadi gharim? Karena hutang melampaui kapasitas dirinya. Negara itu sebetulnya juga tidak boleh karena nanti kalau satu periode menghutang besar, siapa yang tanggung jawab? Periode yang akan datang kan? Maka seleksinya untuk berhutang itu harus tinggi sebenarnya," jelasnya.

"Ini penting supaya tidak ada semangat berhutang yang membawa kita pada (status) gharim karena itu akan merusak masa depan kita. jadi jangan terbawa virus berhutang yang pada akhirnya melampaui takaran. Jadi ini penting, maudhu'ah, itu sikap tanadhar. Kesadaran pada masa depan," tegasnya.(muhammadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait Muhammadiyah
 
• Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
 
• Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
 
• Jusuf Kalla Sebut Pikiran Moderat Haedar Nashir Diperlukan Indonesia
 
• Tiga Hal yang Perlu Dipegang Penggerak Persyarikatan Setelah Muhammadiyah Berumur 111 Tahun
 
• 106 Tahun Muhammadiyah Berdiri Tegak Tidak Berpolitik Praktis, Berpegang pada Khittah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]