Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Muhammadiyah
Haedar: 4 Hal Mendasar Perlu Direnungkan dalam Kedaulatan dan Kesejahteraan Bangsa
2017-05-01 02:17:47

Haedar Nashir saat menjadi keynote speaker Seminar Nasional "Kedaulatan Indonesia Menyongsong Seabad Kemerdekaan", Sabtu (29/4) di Hall Hotel UGM University Club.(Foto: Istimewa)
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan bahwa terdapat empat hal mendasar yang seharusnya dijadikan renungan bagi seluruh elemen bangsa ketika berbicara masalah kedaulatan dan kesejahteraan.

Pertama, menurut Haedar bangsa Indonesia telah memiliki pondasi yang kuat dalam membentuk negara Indonesia yaitu Pancasila. Di dalam Pancasila, lanjut Haedar terdapat jiwa, pikiran, dan hasrat yang sedalam-dalamnya di mana pondasi negara diletakkan.

"Ini merupakan dasar nilai berbangsa dan bernegara yang harus dipahami termasuk untuk elit dan pemerintah," ujar Haedar, saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional yang mengusung isu 'Kedaulatan Indonesia Menyongsong Seabad Kemerdekaan', Sabtu (29/4) di Hall Hotel UGM University Club.

Kedua, cita-cita pendirian Indonesia yang menjadi tujuan berbangsa adalah menginginkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Haedar menilai banyak yang melihat hal ini sebagai hal yang utopis semata, padahal hal ini merupakan bentuk cita-cita yang akan mengantarkan Indonesia ke depan.

Ketiga, visi dan misi pemerintahan negara Indonesia yang ditugaskan secara konstitusional diantaranya adalah untuk melindungi seluruh rakyat, mencerdaskan bangsa dan menciptakan kesejahteraan.

Sedangkan yang keempat, Haedar mengatakan bahwa Indonesia memiliki modal berbangsa yang begitu besar baik dalam hal sejarah, juga kekayaan alam yang seharusnya mampu membuat Indonesia lebih maju dibandingkan saat ini.

Namun, lanjut Haedar, jika melihat dari keempat hal tersebut ada dua problem Indonesia yang perlu diperhatikan, yaitu Indonesia masih mengalami distorsi dan deviasi dalam berbangsa dan bernegara serta adanya kerancuan dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.

"Harus ada rekonstruksi kehidupan berbangsa yang bermakna, namun dalam proses reformasi, Indonesia memang ingin melakukan rekonstruksi dari kehidupan masa sebelumnya dengan lompatan demokratisasi yang luar biasa ini. Namun dalam proses rekonstruksi tersebut ada banyak nilai-nilai dasar yang tercerabut," tutur Haedar.

Haedar juga mengatakan bahwa rekonstruksi kehidupan berbangsa yang dilakukan sebagai langkah ke depan, bangsa Indonesia pun harus dilakukan dengan menjadikan nilai serta hal-hal mendasar tersebut menjadi value.

"Dalam konteks rekonstruksi ini, agenda kenegaraan seperti halnya nawacita yang dirumuskan harus ada objektivasi bukan hanya sebagai slogan dan bersifat dogmatis. Rekonstruksi pun harus seimbang baik dalam politik, ekonomi dan budaya serta harus ada nilai dan makna yang menyertainya bukan hanya langkah pragmatis semata," pungkas Haedar.(adam/muhamadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait Muhammadiyah
 
• Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
 
• Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
 
• Jusuf Kalla Sebut Pikiran Moderat Haedar Nashir Diperlukan Indonesia
 
• Tiga Hal yang Perlu Dipegang Penggerak Persyarikatan Setelah Muhammadiyah Berumur 111 Tahun
 
• 106 Tahun Muhammadiyah Berdiri Tegak Tidak Berpolitik Praktis, Berpegang pada Khittah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]