Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
PBNU
Hadapi Pelemahan Ekonomi, Presiden Jokowi Minta PBNU Tenangkan Rakyat, Tidak Panik
Thursday 27 Aug 2015 12:55:38

Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj dan Rais Aam PBNU KH. Ma’ruf Amin menjawab wartawan seusai diterima Presiden Jokowi, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa negara dalam keadaan yang cukup memprihatikan karena pengaruh global, ekonomi global, karena itu perlu ada upaya-upaya yang lebih intensif dan perlu adanya kesabaran (dalam menghadapinya).

Kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2015-2020 yang menghadapnya, Presiden Jokowi meminta agar menenangkan rakyat, terutama warga Nahdliyin tenang, tidak panik menghadapi ekonomi yang sedang melemah ini, dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini akibat ekonomi global, dan memberikan rasa optimisme kepada warga NU, jangan sampai menjadi orang putus asa.

“Kita harus tetap optimis. Insya Allah pemerintah akan berupaya keras, sebulan dua bulan, tidak lama lagi bisa selesai,“ kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj seusai bersama pengurus PBNU periode 2015-2020 melaporkan hasil Muktamar PBNU di Jombang, Jatim, kepada Presiden Jokowi, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8) pagi.

Said Aqil mengharapkan warga NU agar terus kerja keras, yang petani tetap ke sawah, yang pedagang tetap berdagang, karena Insya Allah kita tidak kurang pangan, tidak kurang bahan pokok. “Presiden akan mempertahankan harga bahan pokok dan BBM, tidak akan dinaikkan,” jelas Said.

Kemitraan

Sebelumnya Rais Syuriah PBNU KH. Ma’ruf Amin mengatakan, bahwa kedatangan pengurus PBNU untuk bersilaturahim dengan Presiden Jokowi dimaksudkan untuk menyampaikan terima kasih karena Presiden telah membuka Muktamar NU di Jombang.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dilaporkan hasil-hasil yang dicapai dalam Muktamar NU di Jombang. PBNU juga menyatakan kesiapannya untuk melakukan kemitraan dengan pemerintah, dengan negara, untuk bersama-sama mengatasi berbagai tantangan, baik yang sifatnya paham-paham yang menyimpang, aliran-aliran yang menyimpang, radikalisme, dari berbagai kelompok, atau dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara.

Mendampingi Presiden Jokowi saat menerima pengurus PBNU periode 2015-2020 itu antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.(UN/DNS/ES/setkab/bh/sya)


 
Berita Terkait PBNU
 
• PBNU Sesalkan 5 Tokoh Nahdliyin Temui Presiden Israel: Lukai Perasaan Muslim
 
• KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman Sambangi PBNU
 
• Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN
 
• Said Aqil Sebut Suara NU Dimanfaatkan Di Pilpres, Haikal Hasan: Itulah Tingkah Pemerintah Kita
 
• Pembakaran Bendera Tauhid Jadi Catatan Penting untuk Dikaji
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]