Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Hizbut Tahrir
HTI Langsa Berorasi Tolak Kenaikan BBM
Monday 10 Jun 2013 21:59:38

Aksi demo Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Hizbuttahrir Indonesia (HTI) Kota Langsa, Senin (10/6).(Foto: BeritaHUKUM.com/sul)
ACEH, Berita HUKUM - Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Hizbuttahrir Indonesia (HTI) Kota Langsa, kembali melakukan orasi aksi penolakan terhadap rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Langsa.

Dalam orasinya mereka mengatakan bahwa, kebijakan menaikkan harga BBM itu harus ditolak, karena ini merupakan kebijakan dzalim yang pasti akan menyengsarakan rakyat. Menurutnya, menaikkan harga BBM sesungguhnya tidak lain adalah untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir setelah liberalisasi sektor hulu sempurna dilakukan. Kebijakan seperti ini, jelas akan sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat yang notabene adalah pemilik sumberdaya alam itu sendiri.

“Rakyat sudah sangat sengsara dengan tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin. Dengan kenaikkan harga BBM tersebut rakyat akan semakin tertindas dan mustahil akan meringankan beban rakyat,” ungkap Koordinator aksi, Musri dan Darliansyah.

Selain itu, katanya, yang disampaikan oleh pemerintah bahwa subsidi BBM telah membahayakan APBN, sementara pada saat yang sama pemerintah berfoya-foya tanpa pernah pusing apakah tindakan itu akan membebani dan membahayakan APBN. "Ini merupakan kebohongan besar," lanjut Musri seraya meneriakkan yel-yel.

Di gedung DPRK Langsa, puluhan massa disambut baik oleh anggota DPRK Syahyuzar AKA. Dalam tanggapannya, ia menyatakan bahwa pihaknya mendukung atas penolakan tersebut dan atas nama DPRK Langsa berharap juga harga BBM tidak dinaikkan karena akan sangat berdampak pada rakyat kecil.

"Kami sangat mendukung terhadap aksi penolakan yang dilakukan oleh HTI, dan kami berharap harga BBM juga tidak dinaikkan sampai benar-benar tidak hanya menguntungkan kepentingan sekelompok," pungkasnya.

Selanjutnya, puluhan massa kembali melanjutkan konvoi menuju depan Kantor Pos Langsa dan berorasi sambil membagikan selebaran kepada masyarakat umum. Kemudian aksi berakhir sekitar pukul 12.00 WIB, dan massa membubarkan secara tertib.(bhc/sul)


 
Berita Terkait Hizbut Tahrir
 
• Siapa yang Berkontribusi Positif Untuk Negara, HTI Atau Pemerintah?
 
• HTI: Penetapan Habib Rizieq sebagai Tersangka, Menunjukan Bukti Kriminalisasi Ulama
 
• Prof Dr Yusril sebagai Koordinator dari 1.000 Advokat Membela HTI
 
• Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Tegaskan Pembubaran HTI Tidak Tepat
 
• Pembubaran HTI Harus Berlandaskan Hukum
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]