Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
HNW Minta Jokowi Turun Tangan Meloby Raja Saudi
2021-06-04 15:11:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, prihatin dengan pembatalan keberangkatan calon Haji Indonesia ke Tanah Suci. Padahal pihak Saudi Arabia belum mengumumkan keputusan resmi terkait kuota haji bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Saudi malah pernah mengumumkan akan membuka haji tahun 2021 untuk calon haji dari luar Saudi Arabia.

Karena itu Hidayat Nur Wahid menyayangkan pembatalan keberangkatan tersebut. Aplagi, sebelum diumumkan oleh Menag soal pembatalan keberangkatan calon Haji tahun 2021 itu, upaya pamungkas belum dilakukan. Yaitu komunikasi dan diplomasi tingkat kepala negara, antara Presiden Jokowi dengan Raja Salman bin Abdul Aziz. Ini penting dan bisa dilakukan Presiden Jokowi untuk membuktikan keseriusan Pemerintah membela hak calon haji yang juga Rakyat Indonesia itu.

Pasalnya, kata Hidayat, Presiden Jokowi dikenal memiliki kedekatan dengan Raja Salman. Jokowi pernah datang langsung ke Arab Saudi pada April 2019 dalam rangka membahas peningkatan kerja sama di bidang ekonomi. Sementara pihak Kerajaan Saudi Arabia telah mengumumkan akan membuka haji tahun 2021, diantaranya untuk 45.000 calon haji dari luar negaranya.

Nyatanya sampai hari ini, Kerajaan Arab Saudi belum membuat keputusan untuk tidak memberikan kuota bagi calon haji dari Indonesia, maupun dari negara lain. Saudi juga belum mengundang negara manapun untuk membahas dan menyepakati teknis penyelenggaraan haji 2021. Tapi kalau hanya dengan jumlah total 45.000 jemaah, tentunya akan lebih mudah dilaksanakan, dan tidak memerlukan persiapan yang panjang dan pembahasan yang rumit, seperti lazimya sebelum pandemi Covid 19.

Sebelum pengumuman dari Kemenag kemarin, menurut HNW panggilan bagi Hidayat peluang ini mestinya dimaksimalkan dengan keterlibatan presiden Jokowi. Yang demikian itu juga karena calon Haji Indonesia berharap bisa diberangkatkan haji tahun ini mengingat pada tahun lalu tidak ada pemberangkatan calon jemaah Haji dari Indonesia, dengan alasan yang sama. Yaitu, keselamatan jemaah akibat pandemi covid-19. Tetapi berbeda dengan haji 2020, pada tahun itu Arab Saudi memang menutup pintu haji bagi jamaah luar Saudi, termasuk dari Indonesia.

Tetapi tahun 2021 Pemerintah Saudi, membuka haji bagi 60.000 calon haji. Dari jumlah tersebut 15000 dari dalam negeri Saudi, dan 45.000 dari luar negeri Saudi. Melihat peluang ini, tentu Umat dan calon haji akan kecewa bila Presiden Jokowi absen memperjuangkan peluang yang ada tersebut.

"Kami sudah ingatkan sejak awal raker dengan Menag Yaqut Chalil Qaumas soal pentingnya lobi diplomasi kelas tinggi untuk buka peluang pemberangkatan calon haji dari Indonesia, agar Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan Raja Salman, sebagaimana yang dilakukan oleh PM Malasysia, Muhyidin. Apa pun hasilnya, kalau loby tingkat antar kepala negara itu sudah dilakukan, dan dikomunikasikan ke publik, kalau berhasil tentu Umat akan mengapresiasi, tapi kalaupun belum berhasil karena pertimbangan pandemi covid-19, maka Umat akan tahu bahwa usaha maksimal sudah dilakukan, dan karenanya bisa lebih mudah untuk diajak memahami mengapa belum bisa berangkat haji tahun ini," disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/6).

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menekankan, demi kepentingan Umat dan Negara, ia berharap Presiden Jokowi melakukan komunikasi langsung dengan Raja Salman. Apalagi desakan untuk berkomunikasi langsung tersebut telah datang dari berbagai kalangan, mulai dari DPR-RI, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, hingga pernyataan Dubes RI untuk Arab Saudi bahwa Presiden Jokowi memiliki link khusus dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Hidayat membandingkan upaya yang dilakukan Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang datang langsung menemui Raja Salman di Arab Saudi untuk menjajaki peluang kerja sama ekonomi, namun upaya maksimal seperti itu tidak dilakukan dalam hal diplomasi haji untuk tak mengulangi pembatalan keberangkatan calon haji Indonesia tahun 2020. Padahal, kalau loby seperti ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, apapun hasilnya, akan membuat umat muslim Indonesia lebih memahami bahwa pemerintah Indonesia betul-betul serius, memperjuangkan hak calon jemaah haji.

Hidayat yang juga Anggota Komisi VIII DPR-RI menilai, absennya diplomasi pamungkas langsung dari Presiden Jokowi mengecewakan umat yang telah lama menunggu berbulan-bulan kepastian terkait pemberangkatan haji. Dirinya memahami bahwa pihak pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sama-sama membuat keputusan dan melakukan pembatasan dengan mempertimbangkan faktor covid-19, dan itu semuanya untuk laksanakan ketentuan syariah yaitu keselamatan diri Umat. Tetapi faktanya bukan hanya Indonesia yang belum mendapatkan kepastian soal kepastian kuota haji tahun 2021, atau diundang oleh Saudi untuk menyepakati teknis terkait penyelenggaraan Haji, melainkan semua negara juga belum mendapatkannya. Tetapi Negara-negara tersebut tidak serta merta membuat keputusan sepihak dengan pembatalan keberangkatan calon Haji.

Maka wajar dengan adanya peluang dan fakta bahwa kerajaan Saudi belum memutuskan untuk tidak memberi kuota haji bagi Indonesia, bila umat Islam menuntut usaha maksimal dari Pemerintah dengan melakukan komunikasi langsung tingkat kepala negara dan meyakinkan Pemerintah Saudi untuk pemberangkatan calon Haji dari Indonesia sekalipun hanya dalam jumlah yang ditentukan oleh pihak Saudi Arabia, disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19. Apalagi soal yang sempat mengganjal pemberangkatan calon haji yaitu jenis vaksin yang dipergunakan di Indonesia yang awalnya ditolak oleh Saudi Arabia karena belum diakui oleh WHO, belakangan jenis vaksin itu sudah diakui oleh badan PBB yang menangani masalah kesehatan.

"Pemerintah mestinya bisa mengobati kekecewaan Umat dengan tampil maksimal bela hak Umat untuk berhaji. Dengan adanya peluang yang dibuka oleh Kerajaan Saudi Arabia, dan kesiapan yang sudah dilakukan Kemenag serta Komisi VIII DPRRI, juga dengan fakta baru bahwa jenis vaksin yang diberikan kepada calon jemaah Haji dari Indonesia adalah jenis yang sudah diakui oleh WHO, maka pemerintah Indonesia mestinya tidak berhenti berusaha, dan mencukupkan diri dengan keputusan sepihak membatalkan pemberangkatan calon haji tahun 2021. Mestinya Pemerintah memaksimalkan usaha dan peluang yang dibukakan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu, dengan Presiden Jokowi segera melakukan komunikasi ke Raja Salman secara langsung. Bila itu berhasil dan Indonesia diberi kuota diantara 45.000 calon jemaah haji yang telah secara resmi diumumkan Saudi Arabia, tentunya tidak terlalu sulit bagi Pemerintah, karena tidak memerlukan persiapan panjang dan penyelenggaraan yang rumit, sebagaimana di tahun-tahun normal dengan jumlah calon haji Indonesia, sesuai kuota, sekitar 200.000 an calon jemaah," pungkas Hidayat.(MPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Jokowi
 
HNW Kritik Pihak Yang Ingin Menjerumuskan Jokowi Dengan Dekrit
 
HNW Minta Jokowi Turun Tangan Meloby Raja Saudi
 
Penjelasan Ahmad Basarah Soal Bipang Ambawang, Niat Jokowi Hanya Promosi Produk Bangsa Sendiri
 
Jokowi Dukung Anies, Keterbelahan Berakhir
 
Kemana Arah Politik Jokowi di Pilpres 2024?
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kassubag Pengadaan Korlantas AKBP Satrio Wibowo Raih Promosi Jabatan Kombes di Polda Metro Jaya
Riset Menunjukkan Masyarakat Indonesia Kurang Keadaban dalam Bermedsos, Apa yang Salah?
AMAN, WALHI, dan KPA Kritik Pemerintah Mengatasi Pandemi yang Tak Efektif, Tak Adil, dan Abai pada Rakyat Kecil
Anggota Majelis Tinggi Demokrat: Wamendes Jadi Buzzerp, Penyebar Fitnah Karena Prestasinya Buruk
Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat
Benny Rhamdani Protes Keras Soal Perlakuan Oknum Imigrasi Malaysia: Sita Barang Milik PMI Tapi Tak Dikembalikan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam
Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa
PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO
Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman
Wakil Ketua MPR Tagih Janji Semua Bansos PPKM Darurat
Pemerintah Harus Ambil Langkah Darurat Selamatkan Rakyat dan Sistem Kesehatan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]