Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
HAKI
HAKI akan Dihadang Kendala Bahasa dan Huruf di Era AEC 2015
Saturday 28 Jun 2014 19:57:39

Acara Media Diskusi Dalam Rangka Menghadapi ASEAN Economic Community 2015. Siapkah Sistem Hukum Indonesia dan Para Praktisi Hukum Menghadapinya?” di Pullman Hotel, Menteng, Jakarta Pusat.(bhc/boy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Bahasa, Huruf dan Brand merupakan kendala yang akan menghantui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Indonesia pada era Ekonomi Asean Community (AEC) 2015. Prediksi itu disampaikan Justisiari Perdana Kusumah, SH, MH, praktisi hukum dan juga Managing Partner K & K Advokat di Jakarta, (27/6).

Menurut Justisiari, resep mengantisipasinya adalah dengan sistem “jemput bola” sejumlah kendala tersebut mampu diminimalkan terutama dalam aspek hukum.

“Pada era ekonomi asean 2015 sudah sepatutnya para praktisi hukum kita melakukan tindakan jemput bola atau dengan kata lain, masyarakat maupun pelaku bisnis dan hukum tidak saja sebagai market, namun bisa juga sebagai pro aktif. Sistem jemput bola ini dapat meminimalkan sengketa hukum pada HAKI. Misalkan perdagangan barang palsu dengan menggunakan Bahasa atau Huruf yang bisa saja sama, namun sebenarnya berbeda makna, “ ungkap Justi mencontohkan.

Pelaksaaan aturan hukum soal HAKI pada 2015 pun disebutkan akan mengadopsi Madrid Protokol jelang era AEC.

“Kita tinggal mengadopsi saja, karena perangkat hukum dan regulasi di sektor perdagangan dan Haki kita sudah memadai. Hanya bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia menghadapi era pasar bebas,” jelas Justi menambahkan.

Dikesempatan berikutnya Prof. Dr. Ahmad M. Ramli selaku Direktur Jenderal HAKI dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan, telah mempersiapkan perangkat hukum guna mengantisipasi peredaran produk palsu di era pasar bebas Asean, melalui peraturan Mahkamah Agung diyakininya, produk palsu yang dapat menghancurkan pasar di Indonesia, tak akan beredar.

“Saya yakinkan bahwa, produk palsu pada era bebas tahun depan tidak bisa beredar. Kalo mau masuk sejak awal kami telah cegah. Kedepan seharusnya kita lebih mempersiapkan produk berbasis ekonomi kreatif. Karena itu pangsanya luas. Adapun soal HAKI telah dijamin dengan aturan hukum," urainya.

“Yang kedua soal sumber daya manusia sudah sepatutnya siap menghadapi kompetisi. Karena market kita banyak sekali,” papar Ahmad Ramli, saat dijumpai BeritaHUKUM.com, usai berbicara pada Kerjasama strategis soal HAKI di era Ekonomi Asean 2015, yang dilakukan 2 Firma Hukum lokal dan satu Firma Hukum internasional, yaitu K&K Advokat dan NSMP Law Office dengan Firma hukum international adalah Bird & Bird, serta sekaligus acara, Media Diskusi Dalam Rangka Menghadapi ASEAN Economic Community 2015. Siapkah Sistem Hukum Indonesia dan Para Praktisi Hukum Menghadapinya?” di Pullman Hotel, Menteng Jl. M.H. Thamrin No. 59, Jakarta Pusat.(bhc/boy)


 
Berita Terkait HAKI
 
• Kabar Terkini Sengketa Kepemilikan Akun Lambe Turah
 
• Heri Gunawan Apresiasi Produk Kekayaan Intelektual Bisa Dijadikan Agunan
 
• JW, Ketum Hasil Kongres IX Dipolisikan atas Dugaan Penyalahgunaan Logo PAJ
 
• Putri Bruce Lee Gugat Restoran China Real Kungfu, Ada Apa?
 
• DJKI Luncurkan E-Pengaduan Kekayaan Intelektual
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]