Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
RTH
Gubernur DKI Jakarta Berkomitmen Mengembangkan RTH
Sunday 10 Jun 2012 04:09:45

Kota Jakarta (Foto: BeritaHUKUM.com/coy)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah berhasil menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 108,11 hektare.

Penambahan RTH ini sudah berlangsung selama kurun waktu lima tahun sejak 2007 hingga 2011, kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Jakarta, Jumat (08/06)

RTH itu terdiri dari areal taman dan jalur hijau seluas 57,56 hektare, taman interaktif seluas 1,90 hektare, RTH eks SPBU seluas 0,52 hektare, RTH makam seluas 22,93 hektare, RTH hutan kota seluas 16,65 hektare, dan RTH pertanian seluas 8,54 hektare.

Gubernur mengatakan pihaknya komitmen mengembangkan RTH dengan melakukan pembebasan lahan seluas 108,11 hektare.

Pemprov DKI Jakarta juga telah mengembalikan fungsi Taman Ayodia seluas 4,43 hektare sebagai areal RTH bagi masyarakat luas.

"Kami juga telah mengembalikan RTH di 26 lokasi yang selama sekian lama beralih fungsi menjadi SPBU," ujarnya.

Pemerintah daerah juga telah melakukan pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman hutan kota seluas 15,76 hektare.

"Kami juga telah membangun 12 lokasi taman interaktif seluas 11,57 hektare, pembangunan 3 lokasi RTH hutan seluas 5,22 hektare, RTH pertanian seluas 0,29 hektare, penataan jalur hijau seluas 30,40 hektare, serta pemeliharaan taman, jalur hijau dan TPU seluas 2.736,73 hektare," tuturnya.

Fauzi mengungkapkan, pihaknya juga berpartisipasi dalam upaya mengurangi Global Warming, Pemprov DKI Jakarta dengan memberlakukan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jl Sudirman-Thamrin, dilakukan setiap Minggu pukul 06.00-11.00 WIB.

"Pelaksanaan HBKB mampu mengurangi tingkat pencemaran udara di kawasan tersebut sebesar 35 persen untuk Partikel Debu, karbon monoksida sebesar 70 persen, nitrogen oksida sebesar 81 persen dan hidrokarbon sebesar 22 persen," katanya.

Ia menjelaskan, Pemprov DKI juga telah menerapkan teknologi Gasification Landfill Anaerobic Digestion di TPST Bantargebang sehingga mampu mengolah sampah menjadi energi listrik dari gas methan sampah sebesar 10,5 megawatt dari target 26 megawatt.

"Serta mengolah kompos dari sampah organik berkapasitas produksi sebanyak 600 ton per hari," jelasnya.

Ia menambahkan areal pengelolaan sampah TPST Bantar Gebang telah menjadi contoh Integrated Waste Treatment Plant yang terbaik di Indonesia serta memperoleh penghargaan Anugerah Dharma Karya Energi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.(bhc/ant/rt)


 
Berita Terkait RTH
 
• Jokowi: Penghijauan Bisa Dimulai dari Masjid
 
• Gubernur DKI Jakarta Berkomitmen Mengembangkan RTH
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]