Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Kerusakan Hutan
Greenpeace: Ratusan Hektar Hutan di Sumatera Dibabat Duta Palma
Friday 26 Apr 2013 14:08:59

Ilustrasi, kerusakan hutan.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Produsen sawit besar sekaligus anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) terkemuka, Darmex Agro Group biasa dikenal dengan PT Duta Palma, telah menghancurkan ratusan hektar hutan hujan yang dilindungi moratorium di Sumatera. Laporan Greenpeace International berjudul A Dirty Business ini berdasarkan hasil penyelidikan operasi Duta Palma di Riau, kawasan ini merupakan habitat harimau Sumatera.

Duta Palma memiliki catatan panjang deforestasi, konflik masyarakat, ilegalitas dan ketidak-taatan terhadap peraturan RSPO. Baru-baru ini, pada 7 April 2013, legislatif di kabupaten mengutuk konflik yang terus terjadi antara masyarakat dengan Duta Palma yang telah merenggut korban jiwa.

Wirendro Sumargo, Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia mengatakan, Duta Palma contoh nyata RSPO harus segera memperketat standar. “Bila penjahat kambuhan seperti Duta Palma tidak dikeluarkan dan standar diperketat untuk menghentikan deforestasi, RSPO lebih terlihat seperti macan ompong. Perlu bertindak sekarang, di saat kita masih memiliki beberapa harimau yang masih tersisa,” katanya dalam rilis kepada media di Jakarta, Kamis (25/4).

Dalam laporan Greenpeace Internasional menunjukkan bukti, Duta Palma ada di balik pembukaan ratusan hektar hutan yang bersebelahan dengan batas resmi salah satu konsesi mereka di Riau, Sumatera. Terlebih, dari hasil penyelidikan Greenpeace, Kementerian Kehutanan tidak pernah mengeluarkan izin di lokasi itu. Lebih parah lagi, dalam peta gambut dan habitat harimau dan kawasan di sekitar itu berdasarkan peta resmi, wilayah moratorium deforestasi. Perusahaan pun tak dapat mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan Greenpeace Asia Tenggara tentang kegiatan ini.

Pemeritah, berulang kali mengungkapkan ingin menindak perusahaan-perusahaan seperti Duta Palma. Pemerintah memiliki kekuasaan melakukan itu. “Sekarang waktunya bagi pemerintah mewujudkan janji dan bertindak nyata,” ujar Wirendro.

Pasar global pun harus melihat aksi Duta Palma ini. Cargill, perusahaan swasta terbesar dunia jelas tidak lagi berbisnis dengan Duta Palma. Sementara itu, sampai berita ini diturunkan pewarta belum berhasil menghubungi Duta Palma.(mgb/bhc/rby)


 
Berita Terkait Kerusakan Hutan
 
• MA Vonis PT Merbau Pelalawan Lestari Bayar Denda Rp 16 Triliun atas Perusakan Lingkungan
 
• Pemerintah: Pemanfaatan Barang Bukti Kayu, Potensi Modus Baru Pembalakan Liar
 
• IDM Desak Perbup dan Perkab Sorong Dicabut terkait Tata Hutan
 
• Ribuan Hektar Hutan di Minsel Rusak
 
• Rehabilitasi Hutan Agar Lestari
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]