Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Gorontalo
Gorut Menuju Daerah Bebas Rumah Kumuh
Monday 07 Jan 2013 09:15:29

Bupati Gorut, Indra Yasin saat meninjau rumah warga di Kecamatan Atinggola, Sabtu (5/1).(Foto: BeritaHUKUM.com/shs)
GORONTALO, Berita HUKUM - Target Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin MH untuk menjadikan daerahnya sebagai Kabupaten bebas rumah kumuh tidak hanya tergantung pada bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), akan tetapi juga dianggarkan melalui APBD tahun 2013. Sebenarnya ungkap Indra, telah dianggarkan pembangunan perumahan sebesar Rp. 1 miliar perkecamatan, namun karena ada hajatan demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2013 ini dengan anggaran sebesar Rp. 15 miliar lebih, maka program tersebut masih tertunda.

"Namun pemerintah daerah juga tetap menganggarkan pembangunan rumah sehat sebanyak 110 unit dengan total anggaran Rp. 1,98 miliar dan rehabilitasi 50 rumah layak huni dengan total anggaran sebesar Rp. 300 juta," ujar Bupati, Sabtu (5/1)

Dikatakannya, bila program pembangunan perumahan ini terlaksana dengan baik, maka secara bertahap rumah-rumah yang tidak layak huni atau rumah kumuh akan segera teratasi. Apalagi pada tahun 2012 lalu dari Kementerian perumahan sudah menganggarkan 2.500 unit rumah yang saat ini sedang dalam proses pembangunannya dan juga pada tahun 2013 saya sudah menandatangani dengan alokasi 3 unit rumah yang mendapatkan bantuan rumah swadaya. (bhc/shs)


 
Berita Terkait Gorontalo
 
• Dedy Hamzah Minta Pemprov Gorontalo Transparan dalam Pemangkasan Tenaga Honorer
 
• Inspektorat Kabgor Lakukan Kunjungan Awal Tahun Ke Kantor BPKP Provinsi Gorontalo
 
• Gelar Lomba Tari Dana Dana, Rahmijati Jahja Selamatkan Budaya akan Punah di Kabupaten Gorontalo
 
• Remaja Belia di Limboto Barat Kedapatan Bawa Panah Wayer
 
• Tumbuhkan Etos Kerja Bagi Masyarakat Gorontalo, Arifin Jakani: Hilangkan Budaya 'Tutuhiya'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]