JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP Partai Golkar bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Aziz Syamsuddin mengakui bahwa masih banyaknya regulasi yang menghambat investasi di daerah membuat pertumbuhan ekonomi terhambat.
Padahal, ujar Anggota Komisi IIIDPR itu, desentralisasi pemerintahan melalui otonomi daerah seharusnya membuat laju investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah meningkat. Apalagi, ujarnya, sudah hampir dua dasawarsa reformasi bergulir, yang melahirkan sistem otonomi daerah itu sendiri.
"Inilah tantangan kita bagaimana mensigkronkan investasi dan otonomi daerah. Untuk itulah kita harus tentukan mana peraturan daerah yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu dicabut," ujarnya dalam acara diskusi bertema "Efektivitas Penataan Ulang Regulasi Ekonomi dan Investasi" di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (9/6).
Menurutnya, sekitar 3.266 Perda bermasalah sebagaimana data dari Kemendagri.
Dia juga menyebutkan bahwa semestinya sejumlah regulasi juga perlu disederhanakan sehingga iklim investasi berjalan lebih sehat. Tujuannya, adalah agar dapat meningkatkan daya saing investasi dan kualitas produk dalam negeri.
Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari mengatakan sejauh ini calon investor di wilayahnya mempertanyakan tiga hal dalam kaitannya dengan investasi.
Faktor keamanan merupakan salah satu faktor terpenting untuk menjamin kelangsungan investasi mereka. Sedangkan faktor kedua adalah persoalan kemudahan berinvestasi yang menyangkut masalah proses perizinan.
Ketiga, ujarnya, adalah persamaan. Dia menyebutkan kebanyakan inveator asing menuntut kesamaan perlakuan dan layanan birokrasi ketika mereka berusaha di wilayah tersebut.(rls/bh/yun) |
