Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Minyak
Gerindra Tuntut Pemerintah Tidak Malas Berpikir, Tingkatkan Produksi Minyak Dalam Negeri
Monday 18 Feb 2013 20:44:47

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadil Zon.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menurunnya produksi minyak dalam negeri, menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadil Zon, merupakan bukti kemalasan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk berfikir dan bekerja.

Pasalnya, anggota DPR RI ini tidak percaya dengan alasan pemerintah terkait dengan turunan produksi dalam negeri tersebut. Dimana dalil pemerintah selalu menyalahkan berkurangnya cadangan minyak dan banyak sumur-sumur minyak yang usia sudah tua. "Padahal hal itu belum tentu benar," ujar Fadil melalui rilis kepada Pewarta BeritaHUKUM.com, Senin (18/2).

Sebelumnya, Fadil mengungkapkan pada tahun 2001 kita bisa memproduksi sebanyak 1,3 juta barel perhari. Tetapi, pada masa pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada tahun 2007, produksi minyak hanya bisa memperoleh 964.000 barel. "Dan hal itu terus menurun. Seperti pada tahun 2012 hanya mampu 826.000 barel per hari," ungkapnya.

"Padahal dalam sehari saja kebutuhan minyak dalam negeri mencapai 1,3 juta barel. Namun kemampuan produksi minyak hanya 826 ribu barel per hari. Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut harus dengan cara impor dan biaya subsidi," ungkapnya.

Atas dasar itulah, dirinya berharap pemerintah bisa berpikir dan bekerja untuk berupaya meningkatkan jumlah produksi minyak guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.(bhc/riz)


 
Berita Terkait Minyak
 
• Gerindra Tuntut Pemerintah Tidak Malas Berpikir, Tingkatkan Produksi Minyak Dalam Negeri
 
• Harga Minyak Naik, Produsen Khawatir Bahan Baku Ikut Terkerek
 
• Iran Hentikan Penjualan Minyak ke Perancis dan Inggris
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]