JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana bahan bakar bensin pengganti Premium, yakni Pertalite mendapatkan kritik keras dari sejumlah kalangan. Pihak DPR RI salah satunya.
Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan wacana tersebut cuma akal-akalan dari Pemerintahan Jokowi-JK.
"Kebijakan ini akal-akalan dari pemerintahan Jokowi-JK dalam pengalihan isu kenaikan harga BBM sekarang ini " terang dia dalam surat elektroniknya, Senin (20/4) lalu.
Menurutnya, kebijakan ini juga bertentangan dengan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang dikomandoi oleh Faisal Basri. Disisi lain Pertamina dirasa sah-sah saja mengeluarkan Pertalite.
"Apabila hal itu tetap dipaksakan, maka masyarakat harus keluarkan uang tambahan untuk membeli BBM. Jadi beban hidup masyarakat makin berat,karena harganya lebih mahal dari Premium," sambungnya.
Padahal, sambung dia, dampak kenaikan harga BBM dan elpiji 12 Kg masih dirasakan sampai dengan sekarang.
"Ini bukti bahwa kebijakan Pemerintahan Jokowi sangat tidak pro rakyat dan malah membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Dan ternyata semangat Trisakti dan Nawacita hanya dijadikan sebagai jualan pada pilpres yang lalu saja," demikian anak buah Prabowo Subianto ini.
PT Pertamina (Persero) sendiri akan menghapus bensin Premium secara bertahap, dan menggantinya dengan bensin jenis baru bernama Pertalite.
Informasnya Pertalite itu RON-nya 90-91, sementara Premium berada di RON 88 sedangkan Pertamax RON 92. Pemerintah memberi batas waktu kepada Pertamina untuk menghapus Premium secara bertahap paling lambat 2 tahun, atau di 2017.(sam/rmol/bh/sya) |
