Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres 2014
Gerindra Bisa Salip Demokrat
Wednesday 15 May 2013 21:59:57

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargen.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketokohan Prabowo Subianto dalam Partai Gerindra dinilai Pemilih Indonesia cukup ampuh menaikkan elektabilitas dalam Pemilu 2014 nanti.

Berdasarkan kajian kuantitatif pada Pemilu 2009, Partai ini akan mampu meraih 4,46 persen suara. "Lalu ditambah dari kerja politik yang terus maju dan perannya sebagai partai oposisi di parlemen bersama PDI Perjuangan membuat Gerindra makin menjadi ancaman bagi partai menengah lama," ujar Direktur LPI, Boni Hargens saat mengumumkan hasil kajiannya di Cafe Galeri, Jakarta, Rabu (15/5).

Sehingga, Gerindra niscaya melewati 5 persen dan menjadi partai menengah baru. "Karena tidak menutup kemungkinan bisa menjadi persinggahan suara pemilih migrasi dalam Pemilu 2014, yang dalam pemilu sebelumnya memilih partai lain," ungkap Boni.

Bahkan, bukan tidak mungkin suaranya akan melonjak dalam Pemilu 2014. Dan tidak mungkin Gerindra mengulangi sukses PKS dan Demokrat.

"Dan bisa berderet bersama PDI-P dan Golkar sebagai partai terkuat," kata Boni.(bhc/riz)


 
Berita Terkait Pilpres 2014
 
Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
 
Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
 
Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
 
Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
 
Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]