Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pangan
Gerindra: Pemerintah Tak Maksimal Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Ramadhan
2016-06-01 14:53:16

Ilustrasi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik mengkritisi langkah pemerintah yang berencana melakukan impor untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang hari raya ramadhan.

Menurutnya, pemerintah tidak maksimal dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan yang terjadi setiap tahunnya menjelang hari raya ramadhan. Padahal, pemerintah memiliki tim dan orang orang ahli ekonomi yang bisa memberikan solusi untuk menekan lonjakan harga tanpa harus melakukan impor.

"Pemerintah tidak haksimal hadapi lonjakan harga pangan jelang ramadhan, sebab tren kenaikan harga pangan yang terjadi setiap tahun ini seharusnya sudah diprediksi pemerintah dari jauh-jauh hari, sehingga pemerintah bisa menekan harga pangan dengan tidak melakukan impor sebagai alternatif terakhirnya," kata Moeklas di Jakarta, Rabu (1/6).

Moekhlas menjelaskan, ada banyak cara yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan harga pangan setiap menjelang hari raya selain impor. Yakni dengan melakukan operasi pasar serta mengevaluasi dan mengawasi rantai distribusi.

"Ada banyak cara selain impor, kenapa impor selalu diutamakan dan terkesan dipaksakan ?, apa pemerintah dapat untung dari program impor tersebut ? ini sih yang lebaran hanya pemerintah saja, bukan rakyat kecil," imbuh Moekhlas.

Terkait langkah pemerintah yang ingin mengimpor sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, Moekhlas menilai hal tersebut sangat tidak wajar. Sebab, berdasarkan data yang dihimpun oleh DPP Partai Gerindra, ketersediaan bawang merah untuk periode Juni-Juli 2016 sebanyak 283 ribu ton, sedangkan permintaan pasar hanya 189 ribu ton.

"Itu artinya, stok bawang merah kita surplus. Lalu kenapa pemerintah memaksakan impor. Ini sangat tidak wajar," sesal Moekhlas.

Karena itu, Moekhlas berharap pemerintah bisa konsisten dengan janji janjinya yang akan mensejahterakan para petani dan menjaga kestabilan harga pangan. "Kita akan selalu awasi dan kritisi kebijakan pemerintah yang aneh dan terkesan mencari keuntungan semata. Ingat, ini negara bukan perusahaan jadi jangan dikelola demi mencari keuntungan saja tetapi harus dikelola secara manusiawi," tutup Moekhlas.(gmc/bh/sya)


 
Berita Terkait Pangan
 
Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan
 
Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional
 
Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada
 
Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
 
Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]