Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Import Daging
Gatot Pujo Nugroho Akui Kenal Baik Dengan Ahmad Fathanah Melalui LHI
Thursday 16 May 2013 18:37:52

Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho usai diperiksa KPK, Kamis (16/5).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho setelah diperiksa selama 7 jam di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan, Kamis (16/5), mengakui telah dikenalkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) kepada Ahmad Fathanah (AF) tersangka suap kuota daging sapi impor. Hal ini diungkapkan Gatot selepas menjawab pertanyaan wartawan.

Benar tidak Ahmad Fathanah yang memfasilitasi pembahasan, selanjutnya pertemuan di kota Medan membahas kuota suap Impor daging sapi?.

Gatot awalnya sempat membantah dengan mengatakan, "tidak ada, dan tidak benar itu," ujarnya.

Benar, tidak ada aliran dana dari Ahmad Fathanah untuk program Safari Dakwah PKS?.

Kemudian jelasnya, "Saya ditanya penyidik KPK bagaimana kenal dengan (AF), saya sebagai kader PKS tentu konsultasi terlebih dahulu dengan presiden PKS (LHI), disitulah kemudian saya mengenal saudara Ahmad Fathanah," kata Gatot Pujo Nugroho.

Gatot diperiksa terkait kasus Korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk tersangka Mantan Presiden PKS (LHI), dimana LHI diduga telah menerima janji atau suap dari Ahmad Fathanah.

Juru bicara KPK, Johan Budi SP juga membenarkan bahwa, "Gatot Pujo Nugroho hadir dan telah diperiksa sebagai saksi kasus TPPU, dengan tersangka (LHI)," ujar Johan Budi di gedung KPK.

Selain itu, Gatot juga membenarkan kepada para wartawan selepas diperiksa penyidik KPK.

"Jadi saya hadir di sini untuk diperiksa sebagai saksi kasus (TPPU) atas nama tersangka (LHI)," ujarnya lagi.

Ditambahknnya, di surat sprindik yang saya terima seperti itu, tapi kemudian tadi dimintakan pemeriksaan untuk kasus Ahmad Fathanah," pungkas Gatot mantan Wakil Gubernur yang tiba-tiba melejit menjadi Plt Gubernur Sumut ini.(bhc/put)


 
Berita Terkait Kasus Import Daging
 
• MA Tambah Hukuman Luthfi Hasan Ishaaq Jadi 18 Tahun
 
• Suap Import Daging, Maria Elizabeth Divonis 2 Tahun 3 Bulan Penjara
 
• Suap LHI, Maria Elizabeth Liman Dituntut 4,5 Tahun Bui
 
• Kasus Suap Impor Daging, KPK Tahan Maria Elisabeth Liman
 
• Luthfi Hasan Ishaaq Divonis 16 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]