Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Satwa
Gakkum KLHK Jambi Grebek Pelaku Penyelundupan Satwa Dilindungi
2016-08-03 19:24:40

Barbuk berupa bagian2 tubuh satwa yang dilindungi, di rumah pelaku Sdr MN(49 th) di Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota jambi, Selasa (2/8).(Foto: Istimewa)
JAMBI, Berita HUKUM - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum semakin gencar melakukan tindakan untuk memberantas para pelaku tindak pidana penyelundupan dan memperjual belikan satwa yang dilindungi .

Seksi wilayah 2 balai Gakkum mendapat info dan laporan dari masyarakat bahwa, telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja memiliki dan menguasai bagian-bagian tubuh satwa liar dilindungi, di Balai Ksda Jambi, Selasa sore (2/8).

Sporc (Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat) bersama dengan PPNS KLHK didampingi Polisi melakukan penggeledahan di rumah MN (49), pekerjaan pelaku sehari-hari sebagai tukang opset binatang beralamat di RT 05 No. 28 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota jambi.

Dilokasi tersebut ditemukan bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi. kemudian pelaku dan barang bukti di bawa ke Polda Jambi utk kepentingan proses hukum selanjutnya.

SPORC, PPNS dan Polisi melakukan langkah-langkah penangkapan terhadap 1 orang pelaku dan mengamankan barang bukti hasil penggeledahan untuk melakukan pemeriksaan awal.

Barang bukti : 1 ekor tranggiling, 1 kucing hutan ofset, macan dahan opset, kucing mas ofset, Kepala rusa tutul, 5 ekor kepala rusa sambar opset, 2 kulit harimau, . 2 buah ember

Sesuai Undang-undang RI No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Pelaku akan dituntut pidana dengan pasal 40 ayat 2 pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jo. Pasal 21 ayat 2 huruf b. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas utnuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.(bh/yun)


 
Berita Terkait Satwa
 
• Perdagangan Satwa Dilindungi Melalui Medsos Dibongkar, 1 Pedagang Dicokok Polisi
 
• Inilah 8 Filosofi Burung Elang yang Bisa Kamu Tiru
 
• Animal Defenders Indonesia Tepis Fitnah Soal 'Buangan Kotoran'
 
• Sumdaling Ditreskrimsus PMJ Menangkap 9 Penjual Satwa Langka melalui Medsos
 
• Legislator Apresiasi Dicabutnya Permen LHK Nomor 20 Tahun 2018
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]