Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Samarinda
Gabungan Pemuda Kaltim Bersatu Tolak Ketua FPI Habib Riziq di Samarinda
Tuesday 26 Aug 2014 03:09:48

Ilustrasi. Muhammad Rizieq Shihab seorang tokoh Islam Indonesia yang dikenal sebagai pemimpin organisasi Front Pembela Islam, saat berorasi pada aksi demo di Jakarta.(Foto: BH/put).
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kedatangan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Riziq Shihab dan rombongan di Samarinda sebagai ibukota Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai pembicara dalam tabliq akbar di Masjid Darussalam dan Islamic Center Samarinda dengan "thema menuju NKRI yang Bersyariah" ditolak keras oleh Gabungan Pemuda Kalimantan Timur Bersatu.

Penolakan keberadaan Habib Rizieq yang bernama lengkap Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab dalam kegiatan tabliq akbar di kota tepian bukan hanya gertak sambal belaka, namun para pemuda yang menginginkan keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dari GPKTB pada Senin (25/8) malam menyampaikan surat keberatan kepada Kapolres Samarinda, dengan tembusan Walikota Samarinda, Ketua FPI Kaltim serta para toka ketua dewan adat serta para ketua ormas adat dayak yang berada di Kaltim.

Sehubungan dengan akan diadakannya tabliq akbar oleh Front Pembelah Islam (FPI) yang bertemakan Menuju NKRI yang bersariah dan dengan pembicara Habib Riziq maka menolak dengan tegas demi keutuhan NKRI, ujar Erika.

"Kami Pemuda Kalimantan Timur Bersatu menyatakan dengan tegas menolak adanya Habis Riziq karena kegiatan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Kaltim dan juga bertentangan dengan prinsip Kebineka Tunggal Ika yang dianut oleh NKRI," tegas Erika.
.
Disamping itu Haris Susulo (40) seorang warga Samarinda kepada BeritaHUKUM.com bahwa, tidak ada masalah kegiatan yang akan dilakukan FPI di Samarinda. Namun yang dipersoalkan adalah temanya "Menuju NKRI yang Bersyariah", ujarnya.

Haris juga mengatakan bahwa dengan tema tersebut jelas menciderai kebineka tunggal ika yang berlandaskan ideologi Pancasila, sehingga kami menolak keberadaan kegiatan tersebut, tegas Haris.

Kordinator Pemuda Kalimantan Timur Bersatu kepada pewarta juga menekankan terkait rencana pelaksanaan kegiatan FPI di Samarinda dan dengan melalui berbagai spanduk yang tersebar sangat tidak relefan dengan semangat Pancasila, terang Hendra.

Olehnya itu atas nama pemuda yang tergabung dalan Pemuda Kalimantan Timur Bersatu dengan gabungan pemuda-pemuda yang peduli dan cinta kedamaian, meminta agar pada hari H pelaksanaan nanti dibatalkan, tegas Hendra.

"Kami minta agar demi kondusifnya kota tepian atau Kaltim umumnya agar pelaksanaan kegiatan tersebut di batalkan dan kami sudah siap untuk memulangkan yang bersangkutan kembali ke Jakarta semata demi keamanan Kaltim," tegas Kordinator Gabungan Pemuda Kalimantan Timur Bersatu.

Kami juga berharap agar pihak kepolisian serta unsur pemerintah harus bisa tanggap dan sikap penolakan ini sehingga pada hari H pelaksanaan kegiatan kedua tempat tersebut, Masjid Darussalam dan Islamic Center, tidak menjadi tidak kondusifnya Kalimantan Timur yang selama ini aman, damai. "Sekali lagi para pihak tidak memperhatikan tuntutan kami maka, kami akan melakukan aksi membubarkan kegiatan tersebut,". (bhc/gaj)


 
Berita Terkait Samarinda
 
• AORDA Kaltim Usulkan Daerah Khusus Istimewa Kutai Raya Menjadi Ibu Kota Negara
 
• Abdullah Bantah Proyek Gudang Arsip yang Diduga Fiktip di Kantor Dikdukcapil Samarinda
 
• Makmur Ajak Masyarakat Beri Pengabdian Terbaik Bagi 'Benua Etam'
 
• Pendapatan Daerah Sektor Pajak Menjanjikan dan Harus Digali dengan Optimal
 
• Puji Setyowati: Masyarakat Samarinda Dihimbau Bijak Gunakan Panggilan Darurat 112
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]