Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Aceh
GRAM Minta Pemkab Aceh Utara Cairkan Jerih Keuchik
2018-03-18 21:58:31

Direktur LSM GRAM, Muhammad Azhar.(Foto: Istimewa)
ACEH, Berita HUKUM - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM) meminta pemerintah kabupaten Aceh Utara segera membayar jerih Keuchik (Kepala Desa).

"Sungguh sangat miris jika uang operasional dan jerih keuchik tidak dibayar, apalagi sudah mencapai 9 bulan, ini sungguh tidak masuk akal. Bayangkan bagaimana para keuchik bekerja untuk menjalankan roda pemerintahan gampong?," demikian dikatakan Direktur LSM GRAM, Muhammad Azhar, yang dikonfirmasi pewarta BeritaHUKUM.com, Minggu (18/3).

Karena, lanjut alumni Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU) ini, dalam uang operasional tersebut merupakan sarana penunjang kegiatan-kegiatan di Gampong termasuk kegiatan majelis ta'lim, kepemudaan, pembuatan KTP, KK bahkan untuk biaya membuat keterangan orang menikah.

"Apa tidak panik para keuchik darimana mereka mendapatkan anggaran tersebut, sementara yang mereka pimpin adalah masyarakat gampong yang terkadang tidak memahami keadaan yang seperti ini," ujar Azhar.

Menurut Azhar, dengan terjadinya kondisi Aceh Utara yang seperti ini juga membuat mereka (keuchik) terpaksa berhutang. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut maka kegiatan di gampong akan vakum.

Untuk itu, GRAM berharap kepada Pemerintah Aceh Utara segera mengambil langkah cepat agar pelayanan masyarakat di gampong berjalan baik.

Perlu diketahui, macetnya jerih aparatur desa selama 9 bulan dikarenakan defisit anggaran sebesar 255 miliar. Akibatnya, Aceh Utara di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Utara H. Muhammad Thaib alias Cek Mad harus menanggung beban yang cukup besar.

Sementara itu, Cek Mad mengaku tidak mengetahui penyebab terkurasnya anggaran di kabupaten itu.

"Saya tidak tahu. Karena saat itu saya sedang ambil cuti pilkada 2017 lalu. Saat itu, kas masih ada sekitar 96 miliar. Pas saya kembali menjabat, sudah habis," tutur Cek Mad.

Sementara, sejumlah Keuchik (Kepala Desa) di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara telah mengembalikan sepeda motor dinas dan stempel gampong ke kantor Camat setempat, Jumat (16/3). Mereka kecewa karena sembilan bulan jerihnya belum dibayar. Maka dari itu, para keuchik mengambil sikap protes keras yaitu dengan mengembalikan motor dinas dan stempel.(bh/sul)


 
Berita Terkait Aceh
 
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
 
• Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
 
• Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
 
• Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
 
• Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]