ACEH, Berita HUKUM - Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Aceh Membangun (LSM-GRAM) meminta kepada para penegak hukum untuk mengawal ketat proses demokrasi di Provinsi Aceh, agar berjalan secara demokratis.
"Sehingga masyarakat tidak was-was ataupun tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun, dalam menentukan pilihannya pada Pemilu 2014," kata Direktur LSM GRAM, M Azhar, kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Jum'at (15/11).
Selain itu juga dimintakan kepada para penyelenggara dan pengawas Pemilu, dalam hal ini pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) juga pro aktif dalam mengawasi, serta menindak segala sesuatu yang terkait dengan tindak pidana Pemilu.
"Ini sangat penting, sebab mereka yang mempunyai kewenangan dalam proses pemilu," katanya.
Kepada pihak dimaksud, Azhar menambahkan, juga bekerja independen dalam melaksanakan tugasnya, tidak bekerja atau keberpihakan dengan salah satu partai peserta Pemilu.
Dalam hal ini, kita sebagai LSM akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya untuk turut memantau jalannya proses demokrasi yang sudah diambang pintu ini. Dengan harapan, proses demokrasi dapat dipastikan benar-benar dapat berjalan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
"Kita berharap peristiwa tahun yang silam tidak terulang di Pemilu 2014 mendatang," pinta Azhar.(bhc/sul).
|
