Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Golkar
GPSHR Berharap DPD Golkar Memberi Mandat Kepada Putra Pendiri Partai
2016-02-15 22:45:38

Prabu Irawan ketua GPSHR saat di kawasan Menteng Jakarta, Senin (15/2).(Foto: BH/bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai Golongan Karya (Golkar) yang diselengarakan pada 23 Januari lalu, dengan menetapkan akan diadakan Munaslub partai Golkar dalam waktu dekat, sehingga hal ini membuat beberapa kader mulai bermunculan untuk menjadi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sementara itu, Gerakan Pemuda Suara Hati Rakyat (GPSHR) yang merupakan organisasi kemasyarakatan pemuda yang digagas oleh Ilham Ilyas, SHR yang mengedepankan energi kebenaran hati sebagai konsep perjuangan dan pergerakan memberikan apresiasi kepada partai Golkar untuk melakukan pembenahan. Pasalnya, didalam kurun waktu sekitar satu tahun lebih mengalami konflik yang berkepanjangan.

Menurut Ketua Umum GPSHR Saldhy Irawan, yang merasa terharu dan terpanggil untuk melihat dan ikut menganalisa konflik internal di partai Golkar tersebut. Ia menuturkan pendapatnya, agar partai tersebut dipegang kendali oleh yang benar-benar menjiwai akan partai berlambang pohon beringin tersebut, yang nantinya bisa menjadi perekat, mengayomi dan menampung semua aspirasi kader partai dari semua golongan yang sebelumnya berseteru. Bahkan, dapat mengangkat kredibilitas partai pada rakyat dan itu ditekankannya bisa dijalankan oleh sosok politisi muda partai Golkar, Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto, anak dari Presiden RI alm. Soeharto sebagai pendiri dan perintis partai Golkar tersebut.

"Oleh karna itu GPSHR yang notabenenya adalah organisasi diluar partai, namun mendengar dan melihat keinginan suara hati rakyat menyimpulkan, memohon agar DPD partai Golkar di seluruh Indonesia agar kiranya dapat memberikan amanat dan mandat ini kepada Putra pendiri partai, untuk kebesaran partai dan kesejahteraan rakyat Indonesia," ungkap Prabu, pada pewarta BeritaHUKUM.com, di Jakarta, Senin (15/2).

Harapan Prabu, sapaan akrab Saldhy Irawan ini juga melanjutkan, dengan tragedi partai Golkar ini, seogyanya sudah saatnya Republik ini kembali memiliki bapak pembagunan, dan itu akan terealisasi berawal dari keputusan partai Golkar yang memang mampu untuk melakukan itu semua.(bh/bar)


 
Berita Terkait Partai Golkar
 
Ditanya soal 'Raja Jawa' yang Disinggung Bahlil, Begini Respons Sri Sultan HB X
 
Munas XI Partai Golkar Digugat ke PN Jakarta Barat,Begini Nasib Bahlil Sebagai Ketum Baru?
 
Buka Fun Football Pekan Olahraga KAHMI, Bamsoet Tegaskan Capres Golkar Airlangga Hartarto
 
Henry Indraguna Masuk Daftar Dewan Pakar Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024
 
Henry Indraguna Kini Menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]