Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Century
Fuad Rahmany Akui Sebatas Narasumber Dalam Rapat KSSK
Tuesday 17 Sep 2013 16:06:48

Dirjen Pajak, Fuad Rahmany.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan pemeriksaan selama kurang lebih empat jam terhadap Direktur Jendral Pajak Kementrian Keuangan Fuad Rahmany. Fuad hari ini, Selasa (17/9). Materi pemeriksaan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik.

Pada pemeriksaan ini Fuad mengaku ditanya mengenai rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang pernah ia ikuti bersama mantan Mentri Keuangan Sri Mulyani terkait penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sitemik.

"Ya mengenai apa yang aku dengar, dan lihat pada saat rapat tanggal 24 November 2008 itu saja yang aku tahu," ujar Fuad di KPK.

Di jelaskanya kembali, dalam rapat itu ia hanya diminta oleh kepala KSSK Darmin Nasution waktu itu untuk menjadi narasumber mengenai adanya rencana pemberian dana talang (bailout) Century.

"Aku menjadi narasumber, itu saja. Aku tadi mendengarkan lagi rekamnnya. Aku kemudian ditanya-tanya ini, itu," jelasnya.

Namun yang jelas Fuad setuju atas penetapkan Bank Century sebagai Bank gagal, meski dia tetap mengelak jika dirinya tau mengenai pencairan dana Rp 6,7 triliun melalui pemberian Fasilitsa Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang kini tengah digarap oleh KPK.

"Aku bukan tidak setuju, saya kemudian memberikan pandangan saja. Tapi yang tanggal 24 November aku tidak bicara apa-apa," ujarnya kembali.

Diketahui, penentuan bailout itu dilakukan dalam rapat KSSK yang dilakukan di Departemen Keuangan (Depkeu), dimana rapat tersebut diantaranya juga dihadiri oleh Boediono, Sri Mulyani, Raden Pardede, dan Marsilam Simanjuntak.

Seusai rapat, Bank Century kemudian dinyatakan sebagai Bank gagal berdampak sistemik dan dibailout Rp 6,7 triliun serta diambil alih oleh LPS.

Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mantan Ketua Tim Penilai Surat Berharga Bank Century Bambang Kusmianto, Mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan Raden Pardede, dan Marsilam Simanjuntak.

Seusai rapat, Bank Century kemudian dinyatakan sebagai Bank gagal berdampak sistemik dan dibailout Rp 6,7 triliun serta diambil alih oleh LPS.

Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mantan Ketua Tim Penilai Surat Berharga Bank Century Bambang Kusmianto, Mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan Raden Pardede, Mantan Direktur Eksekutif Audit Internal Bank Indonesia, Dyah Virgoana Gandhi dan mantan staf Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Galoeh Andita Widorini.

KPK telah menetapkan eks Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya sebagai tersangka. Sedangkan, eks Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan, Siti Fadjiah, sebelumnya juga dalam Minggu ini sudah tiga kali mantan pemilik saham Bank Century Robert Tantular juga selalu di Bon KPK untuk di periksa.(bhc/put)


 
Berita Terkait Kasus Century
 
• Asia Sentinel Akhirnya Minta Maaf Ke SBY, Partai Demokrat dan Rakyat Indonesia
 
• SBY: Tangkap dan Penjarakan Saya Kalau Fitnah Itu Benar
 
• Demo HMS Tuntut Sri Mulyani dan Boediono Mesti Dimeja Hijaukan terkait Kasus Bank Century
 
• Diluncurkan, Buku Tim Sembilan Membongkar Skandal Century
 
• Timwas Century Minta Pemerintah Serahkan Potensi Aset Yang Bisa Dikembalikan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]