JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Rapat Paripurna DPR yang berlangsung hingga Sabtu (31/3) dini hari, akhirnya menyepakati rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, pemberlakuannya baru diterapkan oleh pemerintah pada enam bulan ke depan.
Keputusan untuk menaikan harga BBM bersubsidi yang baru diberlakukan enam bulan ke depan itu, didukung Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Fraksi Partai Persatuian Pembangunan (FPPP). Lima fraksi ini merupakan parpol yang tergabung dalam koolasi di bawah naungan Sekretariat Bersama (Setgab).
Sedangkan satu parpol koalisi, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) tidak setuju dengan kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi. Sikap FPKS ini serupa dengan sikap Fraksi Partai Gerindra (FGerindra). Sementara dua fraksi yang konsisten sejak awal menolak kenaikan harga BBM, memutuskan untuk
walk-out, yakni FPDIP dan FHanura.
Rapat paripurna ini, menentukan sikap para anggota DPR dengan melakukan pemungutan suara untuk dua pilihan (opsi). Opsi pertama adalah tetap pada substansi pasal 7 ayat 6 UU Nomor 22/2011 yang tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sedangkan opsi kedua adalah menambahkan pasal 6 a yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM bersubsidi, jika jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan. Mayoritas anggota DPR, yakni 356 orang memilih opsi kedua itu. Sedangkan 82 sisanya memilih opsi pertama.
Hasil rapat paripurna DPR ini, langsung memperoleh protes dari para mahasiswa yang mengikuti jalannya paripurna sejak Jumat pagi. Kericuhan kecil di balkon paripurna sempat terjadi. Namun, para mahasiswa segera dipaksa keluar oleh pasukan pengamanan dalam (Pamdal) DPR.
“Keputusan DPR ini jelas-jelas membodohi rakyat. DPR seolah-olah menjadi pahlawan, karena berhasil menggagalkan rencana pemerintah menaikan harga BBM. Padahal, DPR mendukung pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi yang pemberlakuan kenaikannya dilakukan pada Oktober nanti,” jelas Malik, seorang mahasiswa yang diamankan petugas Pamdal.(bhc/biz/rob)
|
