JAKARTA, Berita HUKUM - Simpang siur masalah KTP palsu di tanah air mendapat tanggapan serius dari Forum Syuhada Indonesia (FSI). FSI menyebut kejadian itu sangat mudah dipolitisir menjelang pencoblosan Pilgub DKI Jakarta pada 15 Februari.
“Kasus KTP ini bisa jadi sumber banyak masalah, termasuk bisa dipakai untuk pemilihan Pilgub Jakarta sekarang,” ujar Diko Nugraha, Panglima FSI kepada wartawan di Menteng Jakarta Pusat, Senin (13/2).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah menjelaskan soal temuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait 36 cetakan e-KTP yang dikirim ke Indonesia dari Kamboja pada Jumat (3/2) lalu.
E-KTP tersebut menggunakan blangko asli, namun sudah bekas pakai atau blangko e-KTP yang sudah tidak terpakai. Menurut Zudan, pelaku mencetak secara manual halaman depan blangko e-KTP, kemudian menempelkannya pada blangko e-KTP bekas tersebut.
Walaupun pihak Bea dan Cukai sudah mengklarifikasi bahwa temuan tersebut diduga untuk kepentingan kejahatan ekonomi, FSI berharap pihak Kepolisian harus mengungkap kejahatan ini, agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan buat kepentingan memenangkan kelompok tertentu pada pemilu daerah yang akan berlangsung Rabu 15/2).(bh/yun) |
