JAKARTA, Berita HUKUM - Bertempat di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta, Kamis (8/5), Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama, mengukuhkan pengurus Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Adapatasi Perubahan Iklim (F-PRB API) DKI Jakarta.
Selain Wagub DKI Jakarta, hadir pula dalam acara tersebut, para penggiat dan pemerhati kebencanaan dan perubahan iklim dari berbagai lembaga baik nasional maupun internasonal, para pejabat di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta, unsur TNI, Polri, dan Lembaga-Lembaga yang selama ini konsen dalam hal kebencanaan dan perubahan iklim, serta para tamu undangan lainnya.
Dalam kata sambutanya Wagub menegaskan, sangat mengapresiasi keberadaan forum PRB API DKI Jakarta. Lebih lanjut Wagub mengatakan, bahwa keberadaan forum ini sangat strategis. “Ini adalah forum yang terdiri dari lembaga-lembaga yang selama ini telah banyak membantu kegiatan terkait kebencanaan di DKI Jakarta."
Harapan Wagub dengan pengukuhan kepengurusan ini, dapat menjadi tonggak permulaan bersama untuk menciptakan Jakarta yang lebih bermartabat dalam menurunkan kerentanan masyarakat Jakarta, menuju masyarakat yang tangguh dalam menghadapi resiko bencana. Disisi lain Wagub juga menegaskan, agar semua pihak dan komponen masyarakat baik dari sektor pemerintah, pengusaha maupun organisasi masyarakat dapat bahu membahu membangun dan bersinergis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama melalui Forum PRB-API ini, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Bambang Musyahwardana menegaskan bahwa Forum ini merupakan forum multipihak yang melibatkan pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Dimana tujuan pemebentukan forum ini, antara lain untuk mengembangkan jejaring kerjasama efektif pemangku kepentingan, dalam kegiatan pengurangan resiko bencana dan adapatasi perubahan iklim di Provinsi DKI Jakarta. Mengarus utamakan pengurangan resiko bencana dan adapatasi perubahan iklim secara partisipatif dalam perencanaan, kebijakan dan program-program pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.
“Dari berbagai pengalaman respon saat dan pasca bencana banyak sekali pelaku penanggulangan bencana (PB) yang terlibat. Hal itu memunculkan banyak permasalahan, seperti koordinasi, komunikasi, tumpang tindih data, dan lain-lain. Oleh karena itu penting adanya kerja-kerja sebelum terjadinya bencana dan pengurangan resiko bencana (PRB), membangun kesepahaman dan komitmen tentang PRB serta membentuk Forum PRB,” jelas Kepala Pelaksana BPBD Prov.DKI Jakarta.
Seperti kita ketahui bahwa, Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Indonesia memiliki permasalahan kebencanaan yang komplek. Dengan luas 661,52 km2, 40% atau 24.000 hektar merupakan dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata di bawah permukaan air laut.
Sebagai tempat pertemuan 13 Sungai dari bagian selatan dengan curah hujan yang sangat tinggi, kondisi ini memposisikan wilayah DKI Jakarta memiliki kerawanan yang tinggi terhadap banjir.
Sejak tahun 1621, 1654, 1918 Provinsi DKI Jakarta telah dilanda banjir besar. Banjir besar selanjutnya terjadi pada tahun 1976, 1996. 2002, dan terakhir Februari 2013. Banjir tahun 1996 menggenangi hampir seluruh penjuru kota. Kejadian ini, menjadi tragedy nasional dan mendapat perhatian dunia. Banjir tahun 2007 dan 2013 juga memiliki cakupan wilayah genangan lebih luas dari yang diperkirakan. Sementara banjir bulan Januari 2013 menyebabkan kerugian dan kerusakan mencapai Rp.7,8 Triliun.
Risiko bencana banjir di DKI Jakarta sangat dipengaruhi oleh ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas dalam menghadapi ancaman yang ada. Dampak perubahan iklim yang saat ini ada, secara signifikan juga mempengaruhi tingkat resiko bencana.
Hasil kajian Economy And Environment Program For Southeast Asia (EEPSEA) menyebutkan bahwa, DKI Jakarta merupakan daerah yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Dari 530 kota di 7 negara, Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia dan Filipina, Indonesia merupakan Negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.(bhc/rat)
|
