Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Media
Fordiswan: Pembungkaman Media Islam, Ancaman Bagi Media yang Kritik Pemerintah
Sunday 05 Apr 2015 04:43:57

Muhammad Jokay (kanan) Ketua Forum Diskusi Wartawan (Fordiswan) dan Kosashi (kiri) Angota Fordiswan Jakarta, Sabtu (4/4).(Foto: BH/bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Diskusi Wartawan (Fordiswan) mengecam keras atas tindakan pemblokiran terhadap 22 media online Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Terlebih tindakan pemblokiran tersebut atas perintah Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang diketahui tanpa melalui diskusi dengan sejumlah ormas Islam, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), termasuk Front Pembela Islam (FPI).

"Pemerintah seharusnya berdiskusi dulu dengan ormas itu. Saya kira itu lebih bijak sebelum memblokir website Islam," kata Ketua Dewan Syuro Fordiswan Muhammad Jokay, di Jakarta pada, Sabtu (4/4).

Pemblokiran ini, lanjutnya, jelas merugikan bagi kecerdasan umat. Pemblokiran Ini juga sekaligus ancaman pembungkaman terhadap media yang kritis kepada pemerintah. "Hal ini sangat tidak bisa dibenarkan," tegas lelaki yang akrab disapa Jokay ini.

Oleh sebab itu, tambah Jokay yang juga sebagai Pemred di salah satu di media online ini meminta, dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mengevaluasi kinerja Menteri Menkominfo dan Kepala BNPT agar tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara. "Dan juga meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden RI membuka kembali website media online Islam yang diblokir oleh Kemenkominfo," pintanya, yang juga mantan aktivis dari kalangan buruh ini.

Ia juga menilai, tidak perlu ada yang ditakuti dengan isi pemberitaan media Islam. Pasalnya, tidak ada yang salah dengan pemberitaan tersebut.

"Kalau dibilang media Islam mengajarkan paham radikalisme saya bilang tidak, radikalismenya dimana? Kemenkominfo saja tidak tahu. Justru kalau diperhatikan isi beritanya itu kritik membangun kok. Jadi jangan parno lah," tutup Jokay.(bh/bar)


 
Berita Terkait Media
 
• LSP Pers Indonesia Apresiasi Digitalisasi dan Pelayanan Prima PTUN Jakarta
 
• Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan Kemerdekaan Pers kepada Presiden
 
• LKPP Terima Pengaduan WAKOMINDO Terkait Diskriminasi Kerjasama Media di Pemerintahan Daerah
 
• Biro PP Lakukan 'Media Visit' Massifikasi Informasi Kinerja DPR dan Persiapan IPU
 
• Perselisihan Kapolrestro Depok-Wartawan Dimusyawarahkan, Kompolnas: Media Membantu Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]