Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Perempuan
Faisal: Pemisahan Tranportasi Khusus Perempuan Bukanlah Solusi


Faisal Basri (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Menurut Calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen Faisal Basri, pemisahan gender kelamin dalam tranportasi umum bukanlah sebuah solusi.

“Misalnya ada kereta khusus wanita atau bus khusus wanita. Itu kan menggerbongkan perempuan, memarjinalkan kaum perempuan. Saya nggak setuju itu. Itu membatasi pergerakan mereka, harus lari-lari mengejar gerbong khusus tersebut. Atau bus khusus wanita, itu kan lama nunggunya. Solusinya nanti kita tambah frekuensi kereta atau jumlah busnya,” katanya saat menjadi pembicara pada pertemuan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Selasa (3/7).

Untuk itu, Faisal berjanji menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan beradab bagi perempuan.

Faisal menambahkan, yang paling terpenting adalah, Jakarta harus berubah menjadi kota beradab sehingga hal tersebut bisa mengangkat harkat dan martabat wanita.

Tetapi bukan dengan cara memisah-misahkan angkutan umum bagi mereka tapi adab manusianya yang harus dibangun. Karena selama ini yang terjadi wanita merasa ketakutan jika dilecehkan saat naik angkutan umum.

“Di Dubai saja tidak ada pemisahan gerbong untuk perempuan atau laki-laki. Itu malah nyusahin perempuan sendiri. Percaya deh sama saya,” ungkap Faisal

Untuk itu, Faisal menyarankan, agar para perempuan untuk bersama-sama membangun keadaban agar tidak menjadi korban.

Sementara itu, Ketua Umum Kowani berharap bahwa cagub dan cawagub yang berinteraksi secara langsung dengan perempuan mengatakan, membutuhkan pemimpin yang peduli terhadap peningkatan ekonomi rakyat. Mereka harus dapat memberikan bukti bukan janji belaka.(tnc/bie)


 
Berita Terkait Perempuan
 
• Susi Pudjiastuti dan Sejumlah Tokoh Perempuan Kritik Keras Pernyataan Mahfud
 
• Cerita Penari Perempuan 106 Tahun Menolak Disebut 'Tua', Masih Rajin Tulis Buku dan Bikin Film, Apa Rahasianya?
 
• Kelompok Kerja Desa Damai, Wahid Foundation Gelar Training Akses Perempuan terhadap Keadilan
 
• Sulli: Perempuan yang Berani Memberontak terhadap Dunia K-pop
 
• Bukan Sekedar Slogan, Kesetaraan Gender Harus Diwujudkan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]