Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Demokrasi
Fahri Sebut Pasca Reformasi, Sistem Demokrasi Indonesia Kian Bertumbuh
2018-01-12 08:57:38

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.(Foto: Andri/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebutkan, reformasi dan runtuhnya Orde Baru merupakan tonggak awal dari hidupnya nyawa demokrasi yang susungguhnya di Indonesia.

"Runtuhnya Orde Baru adalah suatu patok bagi kita untuk menilai kualitas demokrasi kita selanjutnya," kata Fahri dalam diskusi bertema 'Jawa Adalah Kunci: Berebut Kekuasaan di Tanah Jawa' di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (11/1).

Menurut penilaian politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pasca 20 tahun reformasi ini demokrasi Indonesia kian bertumbuh.

Lantas Fahri menyebutkan tiga hal penting yang sudah terbangun sehingga Indonesia mendapat predikat negara demokrasi terbesar di dunia.

"Tiga sisi dari sistem demokrasi yang kita bangun ada konstitusi, institusi dan kultur dari demokrasi itu sendiri. Jadi ibaratkan rumah, maka demokrasi kita sudah lengkap semua," jelasnya.

Sayangnya untuk kultur, lanjut Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Koorkesra) itu, budaya demokrasi yang dicerminkan oleh partai politik masih belum baik, utamanya dalam pelaksanaan kontes politik.

"Misalkan dalam pilkada apakah kualitas parpol kita sudah meningkat, karena politik ini kan penuh hal yang tidak terduga dan drama," tutup anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.(sc/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Demokrasi
 
• Kontroversi Presiden RI, Pengamat: Jokowi Mau Membunuh Demokrasi Indonesia!
 
• Jangan Golput, Partisipasi Generasi Muda di Pemilu Penentu Indeks Demokrasi
 
• Yanuar Prihatin: Sistem Proporsional Tertutup Bahayakan Demokrasi
 
• Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Tak Lagi Sehat Sejak Maraknya 'Buzzer' di Medsos
 
• Jelang Tahun 2023, Fadli Zon Berikan Dua Catatan Kritis Komitmen Terhadap Demokrasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]