Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Demokrasi
Fahri Sebut Pasca Reformasi, Sistem Demokrasi Indonesia Kian Bertumbuh
2018-01-12 08:57:38

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.(Foto: Andri/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebutkan, reformasi dan runtuhnya Orde Baru merupakan tonggak awal dari hidupnya nyawa demokrasi yang susungguhnya di Indonesia.

"Runtuhnya Orde Baru adalah suatu patok bagi kita untuk menilai kualitas demokrasi kita selanjutnya," kata Fahri dalam diskusi bertema 'Jawa Adalah Kunci: Berebut Kekuasaan di Tanah Jawa' di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (11/1).

Menurut penilaian politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pasca 20 tahun reformasi ini demokrasi Indonesia kian bertumbuh.

Lantas Fahri menyebutkan tiga hal penting yang sudah terbangun sehingga Indonesia mendapat predikat negara demokrasi terbesar di dunia.

"Tiga sisi dari sistem demokrasi yang kita bangun ada konstitusi, institusi dan kultur dari demokrasi itu sendiri. Jadi ibaratkan rumah, maka demokrasi kita sudah lengkap semua," jelasnya.

Sayangnya untuk kultur, lanjut Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Koorkesra) itu, budaya demokrasi yang dicerminkan oleh partai politik masih belum baik, utamanya dalam pelaksanaan kontes politik.

"Misalkan dalam pilkada apakah kualitas parpol kita sudah meningkat, karena politik ini kan penuh hal yang tidak terduga dan drama," tutup anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.(sc/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Demokrasi
 
Kontroversi Presiden RI, Pengamat: Jokowi Mau Membunuh Demokrasi Indonesia!
 
Jangan Golput, Partisipasi Generasi Muda di Pemilu Penentu Indeks Demokrasi
 
Yanuar Prihatin: Sistem Proporsional Tertutup Bahayakan Demokrasi
 
Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Tak Lagi Sehat Sejak Maraknya 'Buzzer' di Medsos
 
Jelang Tahun 2023, Fadli Zon Berikan Dua Catatan Kritis Komitmen Terhadap Demokrasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]