Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan
2018-07-19 05:29:29

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Fahri Hamzah (F-PKS).(Foto: IwanArmanias/Iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku sangsi dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait rilis data angka kemiskinan di Republik Indonesia yang mencapai titik terendah sepanjang sejarah.

Dalam pernyataannya, Fahri mengaku akan membuat catatan mengenai angka kemiskinan yang sebenarnya. Ia meminta agar pemerintah lebih transparan dalam menginformasikan data dan fakta kepada masyarakat.

"Ada data lain yang mengatakan bahwa kedalaman kemiskinan Indonesia itu semakin tinggi. Kerawanan kemiskinan Indonesia semakin meluas. Rawan itu berarti kehidupan masyarakat terus berada di dekat garis kemiskinan. Tidak ada progres bahwa masyarakat benar-benar meninggalkan garis kemiskinan. Kemiskinan dijadikan tren harian bagi rakyat," ujarnya saat ditemui di Media Center DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7).

Menurut politisi dapil NTB ini, kerawanan di sekitar garis kemiskinan masyarakat belum selesai diatasi. Untuk itu ia mengaku akan mencoba mengungkap data yang dibuat oleh BPS tersebut dan mempertanyakannya kepada pemerintah.

"Saya akan ungkap data tersebut, dan membuat pemerintah akan menjawab lagi, real tidak perubahan ini? Sebab dari tren yang saya baca, seluruh data kemiskinan menunjukkan kita makin miskin. Buruh semakin miskin, dan yang paling besar menyumbangkan kemiskinan adalah para pekerja tani," tegas alumni Universitas Indonesia ini.(eps/sf/DPR/bh/sya)



 
Berita Terkait Fahri Hamzah
 
Tegur Dahnil, Fahri Hamzah: Bro, Jangan Seret Pak Prabowo Ke Isu Kecil
 
Fahri Hamzah Sarankan Presiden Bentuk Perppu Perlindungan Data Penduduk
 
Kivlan Zen Batal Dicekal, Fahri Hamzah: Bukti Hukum Kita Diatur Segelintir Orang
 
Jika Prabowo Menang, Fahri Usul SBY dan Amien Rais Jadi Menteri Senior
 
Terlalu Cepat Definisikan Pahlawan dengan Pengertian Baru
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]