Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Fadli Zon
Fadli Zon Terima FUI, Bahas Isu Aktual
Monday 22 Jun 2015 17:00:40

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Isu aktual menyangkut umat Islam di Tanah Air, menjadi perbincangan menarik saat Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima delegasi Forum Umat Islam. Dari masalah komunisme, sweeping yang dilakukan ormas Islam, hingga pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala BIN, menjadi topik perbincangan.

Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Jumat (19/6), Fadli menerima FUI yang merupakan gabungan dari ormas-ormas Islam di Tanah Air. Dipimpin Sekjen FUI KH. M. Al Khathath, FUI menyampaikan keresahan umat Islam Indonesia akhir-akhir ini. FUI menyerukan pemerintah agar tak lagi mengeluarkan pernyataan yang tidak bersimpati pada Islam.

Kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia agar dicabut, dan mendesak presiden agar meninjau kembali pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Pada bagian lain, FUI juga menyerukan pemerintah agar menyusun rencana strategis untuk membangkitkan kembali ekonomi nasional dari kelesuan. Dan tak ketinggalan, FUI juga menghimbau kepada seluruh warga bangsa untuk melakukan taubat nasional untuk menciptakan suasana masyarakat yang bertakwa.

Fadli Zon sendiri menyatakan, soal pencalonan Sutiyoso, sebaiknya BIN memang tidak diisi oleh seorang ketua partai. Kritik ini disampaikan FUI agar BIN lepas dari kepentingan politik. Sebaiknya, BIN diisi oleh orang-orang profesional dari kalangan internal BIN sendiri. Jejak rekam Sutiyoso perlu dilihat kembali.

Sebagai Pimpinan DPR, Fadli menerima semua keluh kesah umat Islam yang diwakili oleh FUI dan akan menindaklanjuti beberapa kritik dan masukan FUI ini kepada pemerintah dan DPR sendiri. Pemerintah, juga dihimbau tidak mengeluarkan pernyataan yang melukai perasaan umat Islam. Misalnya, ormas Islam yang melakukan sweeping tempat-tempat hiburan malam di Bulan Ramadhan. Ormas Islam selalu mendapat stigma yang merugikan daripada tempat hiburannya sendiri yang jelas-jelas sudah melanggar hukum.(mh/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Fadli Zon
 
• Teguran Partai Gerindra Bikin DPR Makin Lemah, Fadli Zon Harus Melawan
 
• Fadli Zon Terpilih Jadi Biro Komisi Demokrasi dan HAM IPU
 
• Diplomasi Parlemen Bagian dari Diplomasi Total Indonesia
 
• Fadli Zon Jabat Ketua BKSAP
 
• Tak Peduli Gerindra Gabung Koalisi Pemerintah, Fadli Zon: Saya Akan Tetap Kritis
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]