JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Fadli Zon menilai aktivitas impor yang dilakukan pemerintah saat ini banyak masalah. Bahkan setiap impor seringkali terjadi perburuan rente.
"Menurut saya impor-impor banyak masalah, dalam setiap impor sering kali terjadi perburuan rente, terkait dengan harga yang memang disparitasnya cukup tinggi, ini yang disayangkan,"ujar Fadli menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8).
Ditambahkan Fadli, impor bawang sendiri sebenarnya memukul petani bawang dalam negeri, apalagi dilakukan di saat panen. Begitu juga dengan impor beras, gula, dan jagung. Pihaknya berharap pemeritah harus lebih konsisten, karena kebijakan impor itu sangat tinggi moral harzard nya.
"Menurut saya ada orang-orang yang memburu rente, karena kalau pedagang sangat wajar ingin mendapatkan untung, tapi jangan mengorbankan petani juga. Dari sisi policy saja pemerintah memberi ruang kepada impor bawang sehingga implikasinya ya seperti sekarang ini jadinya," tambahnya.
Sementara itu terkait adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan anggota Komisi VI DPR terkait impor bawang putih, Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mengaku hal tersebut merupakan urusan individual, bukan urusan konstitusional.
"Saya baru mendengar kabar itu dari pemberitaan Media. Nanti kita tunggu pengumuman resminya. Meski demikian saya rasa ini bukan urusan konstitusional, tapi urusan individual. Kita tidak bisa membatasi yang urusan individual, kecuali hanya sebatas menghimbau saja. Jadi bukan yang bersifat institusional, baik DPR RI, termasuk Komisi VI," tegasnya
Dikutip dari salah satu media nasional, Ketua KPK KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, 11 orang yang ditangkap itu terdiri dari pengusaha importir hingga orang kepercayaan anggota DPR RI. Menyusul kemudian keesokan harinya penangkapan salah seorang anggota Komisi VI DPR RI yang diduga terkait kasus impor bawang putih.(ayu/es/DPR/bh/sya) |
