Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Fadli Zon
Fadli Zon Klarifikasi Permintaan Fasilitas Pendampingan Putrinya
2016-06-29 05:14:11

Wakil Ketua DPR Fadli Zon Klarifikasi Memberikan klarifikasi terkait perjalanan puterinya ke New York.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya salinan faksimile surat permintaan fasilitas untuk putrinya- Shafa Sabila Fadli, yang isinya bahwa Sekjen DPR meminta bantuan KBRI di Washington DC melalui KJRI New York, untuk memfasilitasi kunjungan putri Fadli Zon dalam rangka mengikuti Stage Door Manor 2016.

"Saya harus tegaskan, bahwa saya tidak pernah meminta baik lisan maupun tertulis untuk pihak Kesekjenan. Saya sendiri belum pernah melihat langsung fisik dari surat tersebut untuk meminta fasilitas, karena memang tidak ada fasilitas yang digunakan," tegas Fadli menjawab pers Selasa (28/6).

Fadli juga mengatakan bahwa putrinya tersebut sedang mengikuti kegiatan satu kursus singkat atau sekolah teater performing arts, yang bernama stagedoor manor camp. Kegiatan tersebut adalah untuk yang ke empat kalinya, dan pada saat ini putrinya merupakan satu-satunya orang Indonesia yang ikut didalam kegiatan tersebut.

"Memang seharusnya tahun ini saya yang menemani, tetapi karena kegiatan saya di DPR cukup padat, maka saya tidak bisa menemani untuk mengantar. Tetapi kalau meminta fasilitas pendampingan itu tidak ada, karena yang namanya di camp itu tidak bisa didampingi oleh siapapun," ucapnya.

"Ini anak perempuan saya, jadi saya juga merasa was-was. Apalagi dengan adanya kejadian-kejadian di Amerika seperti penembakan dan sebagainya. Jadi saya hanya menyampaikan itu, tidak meminta fasilitas, tidak meminta pendampingan. Jadi memang inisiatif dari staf saya meminta untuk dijemput, untuk memastikan tidak ada masalah di imigrasi, dan mengantar dari airport ke rumah orang Indonesia, hanya itu," tandas politisi F-Gerindra tersebut.

Fadli menyatakan bahwa kalaupun ada dana KJRI yang terpakai, maka hanya dana bensin dari airport ke rumah orang Indonesia. Diperkirakan, tidak sampai 100 Dollar, atau sekitar satu juta dua ratus ribu rupiah.

"Nanti saya suruh staf saya untuk mengantar uang tersebut sebagai pengganti ongkos bensin kepada Kementerian Luar Negeri, kalau memang hal itu dianggap sebagai suatu pemakaian fasilitas. Tetapi saya sendiri tidak pernah meminta, dan disana anak saya memakai mobil sewaan, jadi tidak pernah memakai mobil dari KJRI," tuturnya.

Dengan disebarluaskannya surat tersebut oleh oknum pihak KJRI atau dari KBRI Washington, dimana termuat nomor telepon seluler putri Fadli Zon, tentu hal itu juga menjadi perhatian Fadli Zon, sebab dianggap telah mengganggu privasi putrinya. Terbukti dengan diterimanya ratusan sms ke nomor HP tersebut.

"Saya tidak tahu maksud dari KJRI atau KBRI menyebarluaskan ini, dan saya juga ingin mengetahui sebenarnya siapa saja yang mendapat fasilitas penjemputan yang dilakukan oleh pihak KJRI atau KBRI di Wahington selama ini. Jangan sampai ada diskriminasi karena saya adalah politisi di luar pemerintahan, kemudian ini dilakukan seperti itu. Apalagi kebetulan saya adalah Wakil Ketua DPR, disini juga ada protokoler, dan saya kadang tidak tahu bagaimana kerja protokoler sebagai pejabat tinggi negara. Saya ingin pihak KJRI menjelaskan, karena sekarang anak saya itu merasa agak resah juga atas kejadian ini, dimana nomor handphone nya disebarluaskan tanpa ada izin," pungkasnya. (dep,mp/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Fadli Zon
 
• Teguran Partai Gerindra Bikin DPR Makin Lemah, Fadli Zon Harus Melawan
 
• Fadli Zon Terpilih Jadi Biro Komisi Demokrasi dan HAM IPU
 
• Diplomasi Parlemen Bagian dari Diplomasi Total Indonesia
 
• Fadli Zon Jabat Ketua BKSAP
 
• Tak Peduli Gerindra Gabung Koalisi Pemerintah, Fadli Zon: Saya Akan Tetap Kritis
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]