Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Reshuflle
Fadli Zon: Presiden Seharusnya Evaluasi Kabinet
Sunday 21 Jun 2015 15:47:54

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Fadli Zon.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla telah berjalan lebih dari 6 bulan. Isu reshuffle kabinet pun kembali menyeruak. Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Fadli Zon, meminta agar Presiden secepatnya melakukan evaluasi terhadap kabinetnya.

“Saya sudah pernah mengatakan, dari sebulan kabinet dibentuk, seharusnya sudah dilakukan reshuflle, tapi ya sepertinya Presiden masih menunggu waktu. Kalau mau setelah open house Lebaran, juga tidak apa-apa,” kata Fadli, usai menerima Koalisi Peduli Indonesia, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (19/6).

Yang paling penting, tambah Politisi F-Gerindra ini, Pemerintahan dapat berjalan efektif dan tidak membuang waktu. Pasalnya, momentum perjalanan Pemerintahan tidak terulang sampai dua kali.

“Nanti kita ini bisa diambang krisis. Kalau pemerintah menganggap ini keadaan biasa, ini bisa bahaya. Tanda-tanda krisis sudah sangat jelas, seperti depresiasi rupiah yang cukup besar, inflasi, sampai tingkat pengangguran dan kemiskinan yang meningkat,” tukas Politisi asal Dapil Jawa Barat V ini.(sf/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Reshuflle
 
• Fadli Zon: Presiden Seharusnya Evaluasi Kabinet
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]