Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Makar
Fadli Zon: Kasus Rizieq dan Makar Banyak Kejanggalan
2017-02-02 12:36:39

Ilustrasi. Tampak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab saat memberikan keterangan kepada para wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (1/2).(Foto: BH /as)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus hukum yang menimpa Habib Rizieq Shihab yang kini sedang ditangani kepolisian dinilai Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sarat dengan kejanggalan. Kasusnya dinilai sumir, karena tidak jelas dan menimbulkan keresahan yang masif di tengah masyarakat.

"Saya merasakan keresahan yang sama dengan para ulama," ucap Fadli yang didampingi Anggota Komisi III DPR Supratman Andi Agtas, saat menerima delegasi ormas dan para ulama di ruang kerjanya, Rabu (1/2).

Kasus yang menimpa pemimpim Fron Pembela Islam (FPI) itu sudah menjadi isu nasional. Kepolisian mesti bertindak profesional dan adil. Intervensi penguasa, diakui Fadli, memang sangat terasa.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, kasus-kasus hukum yang menimpa Rizieq termasuk kasus makar merupakan bagian dari target yang sudah diskenariokan kepolisian. Ada beberapa ulama kritis yang mungkin menjadi target untuk dibungkam suaranya.

"Kasus hukum ini sumir, karena buktinya tidak jelas dan serampangan. Penanganannya tidak profesional, tidak adil, dan tidak transparan. Ini berbahaya, karena bermain api dengan masalah hukum," tegas Fadli.

Ia berjanji akan menyampaikan kembali kasus yang menimpa Rizieq dan para terdakwa kasus makar kepada Kapolri dan Jaksa Agung.

Delegasi yang hadir saat bertemu Fadli di antaranya, Gerakan Pengawal Fatwa MUI, KISDI, dan PUI. Mereka menyampaikan rencana aksi pada 11 Februari 2017 dengan mengusung isu "Aksi Bela Al Quran" di lapangan Monas. Delegasi ini menilai ada pembunuhan karakter terhadap Rizieq yang dilakukan kepolisian. Sebaliknya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah merendahkan martabat Ketua MUI Ma'ruf Amin saat ini menjadi saksi di pengadilan. Ini akan menjadi pemicu ketegangan baru.(mh/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Makar
 
• Perseteruan Legal Standing Penasehat Hukum Kivlan Zein, Hakim akan Dilaporkan ke KY dan MA
 
• Sidang Kivlan Zein Ditunda, Habil Marati Eksepsi
 
• Kasus Kivlan Zein, Pengacara: Hakim Putuskan Kliennya Tidak Bersalah
 
• Ahli: Frasa Makar Tak Dikenal di Negara Selain Indonesia
 
• 5 Orang Tersangka Dugaan Permufakatan Makar Dikenakan Pasal 107 dan Pasal 110 KUHP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]