Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Bola
Fadli: Ini Sejarah Buram Sepak Bola Indonesia
Thursday 04 Jun 2015 06:59:44

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sanksi FIFA sudah dijatuhkan bagi PSSI. Indonesia tak boleh mengikuti perhelatan sepak bola internasional. Semua kalangan menyayangkan sanksi ini. Bahkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ikut bersuara bahwa Indonesia memasuki sejarah buram sepak bolanya.

“Saya kira ini patut disayangkan. Sejarah sepak bola Indonesia menjadi sangat buram, karena suspend ini sangat berpengaruh kepada pengembangan olah raga nasional. Saya kira kita berada pada satu masa kemunduran. Jadi, seharusnya pemerintah bisa melakukan satu proses recovering dalam waktu dekat dan melakukan evaluasi bahwa tindakannya salah,” tandas Fadli usai perayaan ulang tahunnya yang ke-44 tahun di ruang kerjanya, Senin (1/6).

Dampak sanksi FIFA tersebut, lanjut Fadli, merambah ke club-club sepak bola di Tanah Air. Peminat sepak bola Indonesia juga semakin kecewa, karena tak ada lagi kompetisi yang digelar oleh PSSI. Sanksi ini dikeluarkan bersamaan dengan merosotnya ekonomi nasional. Pihaknya menyesalkan PSSI diperlakukan seperti ini, tidak saja oleh FIFA tapi juga oleh pemerintah.

“Saya kira ini satu kemunduran total. Pemerintah harus memperbaiki kebijakannya terhadap PSSI. Jangan sampai memandang PSSI dengan kaca mata like and dislike. Jangan karena tidak suka pada figurnya, kemudian PSSI sebagai institusi dikorbankan. Harus dipisahkan antara institusi dengan pengurus. Saya kira kesalahan dalam pendekatan kebijakan pemerintah,” ungkap Fadli lagi.(mh/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Bola
 
• Menang 5-2 Lawan Thailand, Timnas Sepakbola Indonesia Raih Medali Emas SEA Games 2023: Penantian 32 Tahun
 
• Sukamta Minta Indonesia Konsisten pada Amanat UUD 1945
 
• Korban Tragedi Kanjuruhan Gugat Jokowi hingga Arema, Tuntut Ganti Rugi Rp62 Miliar
 
• Mochamad Iriawan Diminta Mundur dari Ketua Umum PSSI
 
• Polisi Tetapkan 6 Tersangka, Kasus Tragedi Kanjuruhan Malang
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]