JAKARTA, Berita HUKUM – Ratusan massa dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, (FSPPB) dan Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) melakukan aksi demo di depan Istana Negara di jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (17/10).
Ditemui di tengah massa aksi, koordinator yang juga Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara mengatakan pada BeritaHUKUM.com bahwa, “Aksi ini saya anggap sudah S.O.S karena sudah sekian lama pemerintah tidak memberikan keputusan, dan Jero Wacik pekan lalu sudah resmi mengatakan akan menyerahkan posisi operator kepada Total. Padahal Pertamina sudah menyatakan lebih dari tiga tahun, sanggup mengelola. Lalu Jero Wacik bilang, siapa bilang itu pertamina sanggup? Ini sudah pembohongan publik, sekalian menekan Pertamina agar tidak menjadi operator di blok Mahakam. Dan perlu kita tahu bahwa, potensi blok Mahakam ini sangat besar, lebih dari seribu lima ratus triliun, kalau itu habis disedot gasnya.” Ujar Marwan.
Lebih lanjut Marwan menambahkan, “Karena itu kita perlu menyampaikan sikap. Pemerintah sudah melakukan pendekatan kekuasaan, membohongi publik, harus kita lawan! Jangan lupa ya, bahwa pertamina itu hanya menguasai kurang lebih 1 miliar barel, sementara Malaysia yang penduduknya hanya dua puluh juta, itu cadangannya delapan belas miliar barel, Venezuela penduduknya enam juta menguasai 290 miliar barel. Kenapa kita penduduknya dua ratus juta lebih dianggap tidak mampu tidak punya uang, padahal pertamina itu salah satu perusahaan minyak tertua di dunia. Inikan dia merendahkan martabat bangsa kita. Makanya dia bersikap itu untuk siapa, termasuk ada profesor dari ITB Rudi Rubiandini yang sekarang menjadi wamen, sama statementnya,” jelas Marwan.
Aksi demonstrasi yang berlangsung tertib ini turut didukung oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Dengan membawa poster bertuliskan Save Blok Mahakam, KAMMI ikut melakukan orasi meminta pengelolaan blok Mahakam agar dikelola oleh Pertamina.(bhc/mdb).
|
