JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK belum berhasil merealisasikan pemerataan industri. Alhasil kesenjangan masih lebar.
"Penting dilakukan pemerataan industrialisasi di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, industri di Papua hanya 2 persen, Sulawesi 4 persen, Kalimantan 6 persen, NTT dan NTB hanya 4-5 persen, Sumatera 23 persen. Nah yang terbesar tetap di Pulau Jawa," papar Bahlil dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (2/4).
Bahlil pun mengkritisi pembangunan infrastruktur yang saat ini, gencar-gencarnya dilakukan pemerintahan Joko Widodo.
Sayangnya, program mulia ini tak mengacu kepada pemerataan industri.
"Infrastruktur dibangun itu bagus, tapi tidak ada jaminan bakal meningkatkan industri di wilayah tersebut," papar Bahlil.
Mengutip laman Kemenperin.go.id, pemerintah menargetkan rencana induk pembangunan industri, berupa pemerataan tercapai pada 2035. Di mana, Kemenperin menargetkan industri di Jawa sebesar 60%, dan luar Jawa 40% dalam beberapa tahun ke depan.
Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, dilakukan dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat pertumbuhan industri baru. "Konsep Kemenperin ini sudah bagus. Tetapi, semua menjadi tidak bagus, karena tidak ada eksekusi," tandas Bahlil.(ipe/inilah/bh/sya) |
